Yayasan Raja Ali Haji: Semua Pembangunan di Bawah Koordinasi Rektorat Unilak

Aksi unjuk rasa mahasiswa Unilak beberapa waktu lalu di Unilak.(ft:dok)

LANCANGKUNING.COM,Pekanbaru-Kritikan  terhadap tata kelola Universitas Lancang Kuning (Unilak) terus meluas. Setelah dua kali aksi demonstrasi mahasiswa berlangsung di lingkungan kampus, termasuk desakan transparansi pengelolaan anggaran dan proyek pembangunan di bawah koordinasi rektorat.

Ketua Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji (Yasrah), Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi, M.Sc., mengatakan seluruh pembangunan fisik di Unilak telah melalui persetujuan yayasan. Menurut dia, meski terdapat sejumlah pembangunan kecil yang dilaksanakan fakultas, seluruh kegiatan tetap berada dalam koordinasi rektorat.

“Semua pembangunan tetap di bawah koordinasi rektorat Unilak,” kata Irwan saat dihubungi melalui WhatsApp, Kamis, 7 Mei 2026.

Pernyataan itu muncul setelah mahasiswa yang tergabung dalam Gabungan Mahasiswa Pecinta Universitas Lancang Kuning (GAMPU) menggelar dua kali demonstrasi. Dalam aksinya, mahasiswa menuding pengelolaan anggaran kampus berlangsung tertutup.

Koordinator Lapangan GAMPU, Munawar Harahap, menyebut mahasiswa berhak mengetahui penggunaan anggaran kampus, termasuk efektivitas proyek pembangunan yang menggunakan dana institusi.

“Kami menilai laporan keuangan tidak benar-benar terbuka. Mahasiswa berhak tahu anggaran dipakai untuk apa dan apakah penggunaannya tepat sasaran,” kata Munawar.

Salah satu proyek yang menjadi sorotan ialah robohnya turab di lingkungan kampus. Mahasiswa mempertanyakan kualitas pekerjaan proyek tersebut, termasuk mekanisme penunjukan kontraktor.

Munawar menilai kontraktor yang sebelumnya dianggap gagal dalam pembangunan turab justru kembali dipercaya menangani proyek Gedung Serba Guna senilai Rp10 miliar.

“Kalau pekerjaan sebelumnya bermasalah, kenapa masih diberi proyek baru dengan nilai besar,” ujarnya.

Alumni Fakultas Hukum Unilak angkatan 2018, Cornelius Laiya, menilai tuntutan transparansi merupakan langkah yang wajar dalam mengawasi tata kelola perguruan tinggi.

“Transparansi itu keharusan karena menyangkut dana publik. Pengelolaannya harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” kata Cornelius.

Ia juga mengkritik sikap rektorat yang dinilai tidak membuka ruang dialog secara langsung dengan mahasiswa saat demonstrasi berlangsung. Menurut dia, kampus semestinya menjadi ruang terbuka bagi penyampaian kritik dan aspirasi.

“Sebagai pimpinan, rektor seharusnya hadir dan membuka dialog. Aspirasi mahasiswa tidak bisa diabaikan begitu saja,” ujarnya.(rie)