Mahasiswa Unilak Desak Transparansi Pengelolaan Dana Kampus

Aksi Gerakan Aliansi Mahasiswa Pecinta Unilak (GAMPU) mendesak transparansi pengelolaan dana kampus.(ft:dok)

LANCANGKUNING.COM,Pekanbaru- Gelombang protes ratusan mahasiswa Universitas Lancang Kuning (Unilak) kian memanas. Dalam aksi demonstrasi jilid II di depan Gedung Rektorat, Rabu (6/5/2026), mahasiswa secara terbuka menyoroti dugaan ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan kampus.

Aksi yang digerakkan oleh Gerakan Aliansi Mahasiswa Pecinta Unilak (GAMPU) itu membawa tuntutan tegas, yakni membuka secara transparan aliran dana kampus yang selama ini dinilai tertutup. Mahasiswa menilai minimnya keterbukaan justru menimbulkan berbagai spekulasi di tengah civitas akademika.

Sorotan utama mengarah pada proyek turap pagar kampus yang dilaporkan roboh berulang kali sebelum digunakan. Proyek yang diduga menelan anggaran ratusan juta rupiah tersebut kini menjadi simbol kekecewaan mahasiswa terhadap pengelolaan pembangunan di lingkungan kampus.

Kekecewaan semakin meningkat setelah muncul informasi bahwa kontraktor yang sama kembali dipercaya mengerjakan proyek pembangunan gedung belajar serbaguna senilai sekitar Rp10 miliar. Keputusan ini dinilai janggal karena tidak diiringi evaluasi terbuka terhadap proyek sebelumnya.

“Kami tidak akan mundur sebelum ada penjelasan dari rektor. Kami menuntut transparansi: ke mana perginya dana mahasiswa? Bagaimana mungkin kontraktor yang dinilai gagal masih kembali diberi proyek?” ujar Munawar Harahap, Jenderal Lapangan GAMPU, dalam orasinya.

Mahasiswa juga menyoroti aspek keselamatan dalam pembangunan kampus. Mereka khawatir proyek yang tidak dikelola secara optimal berpotensi membahayakan civitas akademika.

Selain itu, kebijakan kenaikan biaya pendidikan, seperti SPP dan biaya wisuda, turut memicu keresahan. Mahasiswa menilai kebijakan tersebut tidak sebanding dengan peningkatan fasilitas yang diterima.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak dilakukannya audit terbuka terhadap seluruh proyek pembangunan dan kebijakan anggaran kampus. Mereka menilai langkah ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi.

Situasi semakin memanas ketika pihak kampus yang menemui massa bukan rektor, melainkan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, Dr Hardi. Kehadiran perwakilan tersebut dinilai belum menjawab substansi tuntutan mahasiswa.

Mahasiswa menilai penjelasan yang disampaikan lebih bersifat pembelaan terhadap kebijakan pimpinan kampus, khususnya terkait proyek turap, dibandingkan memberikan solusi konkret.(rie)