Harga Sawit Riau Turun Pekan Ini, TBS Plasma Sentuh Rp 3.948/Kg

LANCANGKUNING.COM,Pekanbaru-Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama tim penetapan harga kembali mengumumkan hasil rapat penentuan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit untuk mitra plasma periode 22–28 April 2026. Dalam keputusan terbaru tersebut, harga TBS mengalami penurunan dibandingkan pekan sebelumnya.

Kepala Dinas Perkebunan Riau, Supriadi, menjelaskan bahwa penetapan harga kali ini telah mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 13 Tahun 2024 tentang pembelian TBS produksi pekebun mitra, serta Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 144/Kpts./PP.320/E/12/2025. Regulasi ini menjadi dasar dalam menjaga transparansi dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil kajian terbaru dari PPKS Medan yang telah disepakati tim, penurunan harga tertinggi terjadi pada kelompok umur tanaman 9 tahun, yakni sebesar Rp168,45 per kilogram atau turun sekitar 4,09 persen dari periode sebelumnya. Dengan demikian, harga pembelian TBS untuk satu minggu ke depan ditetapkan sebesar Rp3.948,38 per kilogram.

“Penurunan ini dipengaruhi oleh melemahnya harga crude palm oil (CPO) dan kernel di pasar. Untuk periode ini, harga cangkang ditetapkan Rp17,90 per kilogram, dengan indeks K sebesar 92,08 persen,” ujar Supriadi.

Ia merinci, harga penjualan CPO pada pekan ini turun sebesar Rp693,74, sementara harga kernel juga mengalami penurunan Rp20,31 dibandingkan minggu lalu. Kondisi ini turut memberi dampak langsung terhadap harga TBS yang diterima petani.

Selain itu, terdapat sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) yang tidak melakukan penjualan. Sesuai ketentuan dalam Permentan Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 16, apabila terjadi kondisi tersebut, maka harga yang digunakan adalah harga rata-rata tim. Jika terkena validasi kedua, maka acuan beralih ke harga rata-rata KPBN.

Untuk periode ini, harga rata-rata CPO KPBN tercatat sebesar Rp15.437,00 per kilogram, sedangkan harga kernel berada di angka Rp16.152,00 per kilogram. Angka ini menjadi salah satu indikator penting dalam perhitungan harga TBS.

Supriadi menegaskan bahwa meskipun terjadi penurunan harga, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan terus berupaya memperbaiki tata kelola penetapan harga TBS agar tetap transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

“Perbaikan sistem ini merupakan komitmen bersama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan dukungan dari Kejaksaan Tinggi Riau. Harapannya, tata kelola yang semakin baik akan berdampak positif terhadap pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat secara luas,” tutupnya.(rie)