Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Bahas Infrastruktur, Perumahan, dan Perkembangan Harga

Foto: Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, bertempat di E-Bilik Diskominfopers Tembilahan

Lancang Kuning, INHIL — Bupati Indragiri Hilir Herman melalui Staf Ahli Bupati TM Syaifullah menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, bertempat di E-Bilik Diskominfopers Tembilahan, yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, pada Senin 8 Desember 2025.

Dalam arahannya, Sekjen Tomsi Tohir menegaskan pentingnya kelengkapan data infrastruktur sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga. Ia menyampaikan bahwa:

1. 57 kabupaten/kota belum menyampaikan atau masih memerlukan konfirmasi atas usulan pembangunan jembatan

2. 20 kabupaten/kota tidak menyampaikan usulan sama sekali.

Inventarisasi tersebut meliputi jembatan penjalan kaki, sarana pendidikan, dan fasilitas publik lain yang mendukung kelancaran distribusi pangan dan mobilitas masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga didorong memperkuat dukungan terhadap Program Nasional 3 Juta Rumah, termasuk penyediaan lahan serta percepatan perizinan.

Deputi Bidang Statistik BPS Pudji Ismartini memaparkan kondisi inflasi nasional hingga November 2025 yang berada pada tren stabil yaitu sekitar 2,21 persen. Pangan segar seperti cabai, beras, dan daging ayam ras masih menjadi pendorong utama inflasi.

Dalam laporannya, BPS mencatat bahwa Provinsi Riau mengalami inflasi year-to-date sebesar 3,56 persen per November 2025. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh komoditas cabai merah, cabai rawit, dan daging ayam ras.

Pada Indeks Perkembangan Harga (IPH) Minggu I Desember 2025, Kabupaten Bengkalis tercatat sebagai daerah dengan kenaikan IPH tertinggi di Provinsi Riau.

Komoditas yang dominan mendorong kenaikan tersebut meliputi:Cabai merah,Cabai rawit,Daging ayam ras.

Kenaikan IPH ini memberi pengaruh signifikan terhadap tekanan harga di tingkat provinsi. (LK/ADV)