RDP dengan DPRD Provinsi Riau, Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan Sampaikan Tolak Relokasi

Foto: Rapat dengan pendapat antara mahasiswa dan masyarakat di Kantor DPRD Provinsi Riau

Lancang Kuning, PEKANBARU - Aliansi mahasiswa dan masyarakat Pelalawan, kembali melakukan pergerakan dalam hal ini Rapat dengar pendapat (RDP) di kantor DPRD Provinsi Riau, Selasa (19/08/2025) kemarin.

Dalam RDP di DPRD Provinsi Riau, Masyarakat hadir sebanyak 53 Orang, baik dari perwakilan seluruh Dusun dan desa yang terdampak katanya TNTN di kabupaten Pelalawan.

Pimpinan RDP di DPRD provinsi Riau yang menghadiri rapat tersebut iyalah wakil ketua 1 DPRD Provinsi Riau H.Parisman Ihwan,SE.MM , Dan jajaran Komisi II DPRD Soniawati ,Monang Pasaribu,Dan Raja jaya,Provinsi Riau.

Dalam Kesempatan ini wandri Saputra Simbolon menyampaikan kepada Perwakilan rakyat provinsi Riau ada tiga poin:

1. Tidak menerima relokasi mandiri dan akan bertempat tinggal di tempat yang saat ini berada 

2. Masyarakat siap menjalankan tertib pajak guna untuk mendorong penghasilan daerah 

3. Meminta kepada pemerintah provinsi untuk bisa mendorong masyarakat RDP atau audensi ke Pemerintah pusat.

Dan jika 3 poin ini diabaikan oleh pemerintah kabupaten, provinsi,atau pusat, Kami meminta agar Seluruh Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang beririsan dengan Anggaran yang ditetapkan di desa yang terdampak agar seluruh nya di proses secara hukum baik itu bupati,camat,kades, dan terkhusus pimpinan TNTN.

Wandri saputra simbolon dan seluruh masyarakat perwakilan yang menghadiri rapat tersebut Menyampaikan Bahwa sepakat semua menolak relokasi dari tempat saat ini,

Wakil ketua 1 DPRD provinsi Riau dan jajaran komisi 2 yang hadir saat itu Menerima aspirasi masyarakat dan akan memastikan Untuk segera bisa melangsungkan RDP di DPR RI Komisi 4 Di jakarta.

Parisman Ihwan Wk 1 ,menyampaikan bahwa siap menyampaikan dan mendorong Aspirasi Ke DPR RI, terkhusus perwakilan rakyat yang dari Riau.

Sementara itu, Monang Pasaribu Komisi II,juga menyampaikan bahwa masyarakat di Pelalawan terkhusus yang terdampak harus bisa kompak dan bijak menyikapi hal hal yang saat ini terjadi di desa masing-masing.

”AMMP Sudah tepat langkah nya dalam hal ini, dan selalu menjadi pergerakan dan jangan melakukan kesalahan melawan hukum atau lari dari koridor yang semestinya,” ungkapnya.

Kemudian Soniawati dari Komisi II, juga berpendapat akan siap mendorong Aspirasi masyarakat yang di bawa oleh AMPP ke DPR RI, Dan Siap mengawal masyarakat berangkat menuju pemerintah pusat.

Sementara itu, Wandri saputra simbolon menyampaikan bahwa apa yang terjadi di media-media saat ini, itu tidak bener adanya, Seperti penyerahan 3000 Ha di desa Bagan limau.

“Yang sebenarnya terjadi dilapangan saat ini adalah, 1. Pak Suryadi melakukan penyerahan 311 ha,di desa Gondai. 2. Rudianto hombing menyerahkan 50 Ha tambah 415 ha kelompok tani (bukan pernyataan masyarakat)di desa kesuma dan terakhir pak hombing 100 ha tapi disebut 3000 Ha atas nama kelompok tani, di desa Bagan limau, Kemudian hal yang menohok juga disampaikan oleh Ketua AMMP bahwa Di desa yang terdampak Ada sebagain sudah bayar pajak hasil, pajak PLN,dan Surat tanah bisa di jadikan syarat peminjaman uang di Bank, Dan di daerah kabupaten Inhu itu surat tanah mereka sebagian Sudah ada SHM(yang terdampak TNTN),” ungkapnya.

Ia meminta pemerintah kabupaten, Pemerintah provinsi agar betul-betul bisa melakukan telaah yang baik dalam menyikapi hal seperti ini, karena saat ini banyak media yang menurut Ketua AMPP menjadi pemanasan di kalangan masyarakat terkhusus dunia media.

Ketua AMMP Meminta selambat-lambatnya RDP di DPR RI bisa terlaksana di awal bulan mendatang.

”Karena masyarakat juga ingin mendapatkan kabar yang pasti untuk keberlangsungan hidup mereka, anak yang melanjutkan pendidikannya dan semua perekonomian normal kembali,” pungkasnya. (LK/RD)