Gubri Abdul Wahid Lobi APBN untuk Flyover Garuda Sakti

Gubri bersama Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw dan anggota Komisi V, Syahrul Aidi Maazat (ft:MCR)

LANCANGKUNING.COM,Pekanbaru– Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid, tengah melobi Pemerintah Pusat agar pembangunan flyover di Jalan Garuda Sakti, Pekanbaru, bisa dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini disampaikannya saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, bersama anggota Komisi V, Syahrul Aidi Maazat, ke Provinsi Riau, Kamis (19/6/2025).

“Dulu kita sudah berkomitmen untuk pembebasan lahan dan ganti rugi kepada masyarakat. Tapi kondisi keuangan daerah saat ini sangat sulit karena defisit anggaran,” ungkap Wahid.

Menurut Wahid, flyover Garuda Sakti sangat dibutuhkan karena kemacetan di kawasan tersebut semakin parah. Jalan ini merupakan jalur nasional yang menghubungkan sejumlah wilayah, sehingga padat kendaraan setiap hari. Kemacetan bahkan bisa memakan waktu hingga satu jam, menghambat mobilitas warga, dan menurunkan produktivitas.

“Jalan Garuda Sakti itu macet sekali, Pak. Mau masuk atau keluar kota bisa satu jam lebih,” katanya.

Ia berharap pembiayaan proyek, termasuk pembebasan lahan, bisa sepenuhnya didanai melalui APBN. Menurutnya, tanpa dukungan anggaran pusat, pembangunan tidak akan berjalan optimal. “Kami berharap agar ganti rugi dan pembangunan flyover bisa didanai dari APBN saja,” tambahnya.

Wahid juga menekankan bahwa percepatan pembangunan sangat penting mengingat Jalan Garuda Sakti adalah akses vital bagi masyarakat di wilayah Panam dan sekitarnya. Jika dibiarkan, kondisi kemacetan yang sudah kronis ini akan terus memperburuk aktivitas harian warga.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menyatakan dukungan terhadap usulan Gubernur Wahid. Ia mengaku memahami tekanan fiskal yang dihadapi daerah dan akan membawa aspirasi tersebut ke Kementerian PUPR. “Defisit anggaran daerah saat ini sangat besar. Kami akan menyampaikan usulan Pak Gubernur ini ke mitra kami di Kementerian PUPR,” ujarnya.

Sebagai informasi, hingga April 2024, proses pembebasan lahan telah menyelesaikan 89 dari total 94 bidang milik warga yang terdampak di kawasan Simpang Panam. Pemprov Riau sebelumnya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp70 miliar untuk mendukung tahap awal pembebasan lahan.(rie/MCR)