Pemkab Inhil Kembali Ikuti Rapat Rutin Pengendalian Inflasi Daerah

Foto: Rapat pengendalian inflasi daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Lancang Kuning, INHIL - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Inhil, Junaidy Ismail, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kembali mengikuti rapat rutin pengendalian inflasi daerah secara virtual pada Selasa pagi, 10 Juni 2025. Kegiatan ini berlangsung di ruang Video Conference Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Inhil.

Rapat tersebut merupakan agenda nasional yang membahas dinamika inflasi daerah serta langkah-langkah strategis dalam pengendaliannya. Dalam kesempatan ini, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, memaparkan data historis inflasi nasional selama periode Mei 2021 hingga Mei 2025.

Disampaikan bahwa secara historis, bulan Mei cenderung mengalami inflasi, dengan inflasi tertinggi tercatat pada Mei 2022 sebesar 0,40 persen. Sebaliknya, deflasi tertinggi terjadi pada Mei 2025 sebesar 0,37 persen.

Komponen inti secara umum menjadi penyumbang utama inflasi di bulan Mei, kecuali pada tahun 2022 dan 2023, di mana komponen harga bergejolak memberikan andil terbesar terhadap inflasi.

“Secara historis komoditas-komoditas dalam kelompok harga bergejolak menjadi penyumbang utama inflasi bulan Mei, antara lain telur ayam ras, bawang merah, ikan segar, tarif angkutan udara, dan emas perhiasan”, papar Pudji Ismartini.

Untuk indeks perkembangan harga (IPH) pada minggu pertama Juni 2025, tercatat 12 provinsi mengalami kenaikan IPH, satu provinsi mengalami stabilisasi, dan 25 provinsi lainnya mengalami penurunan IPH dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Komoditas yang menjadi penyumbang utama kenaikan IPH di 12 provinsi tersebut adalah beras dan daging ayam ras.

Pemerintah Kabupaten Inhil bersama TPID terus berkomitmen untuk mengikuti perkembangan nasional serta memperkuat koordinasi dalam menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat di daerah. (LK/ADV)