Kontroversi Town Hall Danantara: Wartawan Diminta Keluar, Ini Kata Ketua JMSI

Ketua Umum JMSI Teguh Santosa

LANCANGKUNING.COM,Jakarta-Town Hall Meeting Danantara yang digelar pada Senin,(28/4), masih menjadi perbincangan hangat. Salah satu sorotan utama adalah permintaan dari pembawa acara agar para wartawan meninggalkan ruangan sesaat sebelum Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan.

Langkah tersebut menuai kritik dari sejumlah pihak yang menilai hal itu sebagai bentuk pembatasan akses pers terhadap informasi publik. Namun, Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, memberikan pandangan berbeda.

“Permintaan agar wartawan keluar ruangan saat Presiden berbicara bukan berarti menutup informasi publik,” ujar Teguh kepada wartawan di Jakarta, Rabu (30/4). JMSI sendiri merupakan organisasi perusahaan pers yang menjadi konstituen Dewan Pers.

Dalam acara tersebut, wartawan sebelumnya diizinkan menyaksikan pemutaran film pencapaian pemerintah enam bulan terakhir dan mendengarkan sambutan CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi, Rosan Roeslani. Namun, sesaat sebelum Presiden berbicara, awak media diminta meninggalkan ruangan.

Usai acara, Prabowo menjelaskan bahwa alasannya meminta ruangan dikosongkan adalah karena ia ingin menyampaikan teguran langsung kepada jajaran direksi. “Saya banyak negur juga direksi-direksi. Enggak enak ditunggu di depan kalian,” ucap Prabowo.

Meski begitu, Prabowo tetap memberikan pernyataan umum kepada media. Ia menegaskan bahwa Danantara adalah kekayaan bangsa yang harus dikelola secara transparan dan profesional. Bahkan, menurutnya, aset Danantara bisa mencapai 1 triliun dolar AS jika dikelola dengan benar.

Prabowo juga memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh direksi BUMN, dengan menyoroti aspek kinerja, prestasi, hingga integritas. “Kalau tidak profesional, malas, menyalahgunakan wewenang, harus diganti. Jangan pilih berdasarkan suku, agama, atau partai politik,” tegasnya.

Teguh Santosa menilai pengelolaan komunikasi dalam forum tertutup adalah hal wajar. Namun ia menekankan, tugas jurnalis tidak berhenti di situ. “Pers tetap punya tanggung jawab untuk menggali informasi lebih dalam pasca acara,” ujarnya.

Ia juga menilai pernyataan Prabowo sebagai sinyal kuat bahwa ada isu serius di tubuh BUMN yang perlu ditelusuri. “Wartawan tetap berhak bertanya: siapa yang dievaluasi, apa catatan buruknya, dan sejauh mana koreksi dilakukan?” ujarnya.

Teguh menutup dengan mengingatkan pentingnya peran media sebagai pengawas publik. “Meski pintu rapat tertutup, agenda transparansi tak boleh ikut tertutup,” tegasnya.(rie/rls)