Bupati Herman dan Yuliantini Ikuti Gladi Pelantikan Kepala Daerah Serentak di Jakarta

Foto: Bupati Herman (Baju Biru Tua) dan Wakil Bupati Terpilih (Serba Putih) mengikuti rangkaian kegiatan menjelang pelantikan di Monas, Jakarta 

Lancang Kuning, INHIL – Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir terpilih, H. Herman dan Hj. Yuliantini, hari ini mengikuti gladi kotor sebagai persiapan menjelang pelantikan resmi yang akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Prosesi pelantikan ini akan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Sebelumnya, pada 9 Januari 2025, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan pasangan nomor urut 4, H. Herman dan Hj. Yuliantini, sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dengan perolehan suara sebesar 57,62%.

Penetapan ini kemudian disahkan melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir pada 13 Januari 2025.

Sebagai bagian dari rangkaian persiapan pelantikan, Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih untuk mengikuti serangkaian kegiatan, termasuk registrasi, pemeriksaan kesehatan, pengambilan undangan, serta gladi kotor dan gladi bersih yang dijadwalkan pada 18 dan 19 Februari 2025.

Kehadiran dalam kegiatan ini bersifat wajib guna memastikan kelancaran prosesi pelantikan.

H. Herman menyampaikan bahwa kegiatan gladi ini penting agar pelantikan berjalan lancar.

"Kami mengikuti kegiatan ini sebagai bagian dari persiapan, agar nantinya saat pelantikan semuanya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan," ujarnya.

Sementara itu, Hj. Yuliantini menambahkan bahwa mereka siap menjalankan amanah yang diberikan.

"Kami berkomitmen untuk memimpin Indragiri Hilir dengan penuh tanggung jawab dan membawa perubahan positif bagi daerah ini," katanya.

Setelah pelantikan, pasangan Herman dan Yuliantini dijadwalkan mengikuti Orientasi Kepemimpinan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada 21–28 Februari 2025.

Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan antarkepala daerah serta membangun sinergi dengan pemerintah pusat. (LK/ADV)