Rapat Banggar DPRD Riau dan TAPD, Bahas RKA Dinsos dan Dinas Pariwisata APBD 2023

 
LANCANGKUNING.COM,PEKANBARU-Bertempat di ruang rapat Medium, DPRD Provinsi Riau, Kamis (20/10/2022) Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau melaksanakan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau. Rapat ini membahas Rancangan KUA-PPAS APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023.

Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti, Agung Nugroho dan Hardianto, dan dihadiri anggota Banggar DPRD Provinsi Riau, yaitu Eddy A. Mohd Yatim, Abdul Kasim, Ade Agus Hartanto, Mardianto Manan, Husaimi Hamidi, Markarius Anwar, Sugianto, Dani M. Nursalam, Ali Rahmad Harahap, Sahidin dan Robin P. Hutagalung.

Sementara itu, dari pihak TAPD hadir Sekdaprov Riau SF. Hariyanto, Kepala BPKAD Indra, Kepala Bapenda Syahrial Abdi, Kadis Sosial Provinsi Riau Tengku Zul Effendi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau Roni Rakhmat, serta TAPD Provinsi Riau lainnya.

Rapat ini adalah melanjutkan rapat yang telah dilaksanakan beberapa hari sebelumnya. Pada rapat ini membahas  rencana kerja Dinas Sosial dan Dinas Pariwisata pada APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Tengku Zul Effendi menjelaskan tentang perubahan beberapa struktur Dinas Sosial diantaranya Program Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti mengalami penurunan. Sementara program lainnya masih tetap sama dan rata-rata mengalami sedikit peningkatan dari anggaran tahun sebelumnya.

Anggota Banggar melihat adanya program yang masih bisa diefektifkan pendanaannya guna memaksimalkan anggaran yang tertulis dengan pelaksanaannya kedepan.

“Saya berharap fokus kepada tujuan OPD masing-masing dalam penetapan anggaran, jangan sampai ada anggaran yang ternyata tidak dilingkup visi misi OPD,” ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti.

Hal yang sama juga disampaikan Hardianto. Menurutnya, finalisasi anggaran pada Dinas Sosial ditunda karena terdapat beberapa program yang kurang konsentrasinya terhadap Dinas Sosial itu sendiri.

“Ada beberapa program yang kami rasa kurang konsentrasinya kepada Dinas Sosial. DPRD tidak akan mempersulit pengesahan anggaran jika memang benar-benar sejalan dan mampu dipertanggungjawabkan,” ujar Hardianto.

Kemudian, dilanjutkan dengan pemaparan rencana kerja Dinas Pariwisata pada APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan oleh Kadis Pariwisata Roni Rakhmat.

“Beberapa program mengalami peningkatan dan penurunan, namun ada satu program yang mengalami kenaikan besar yaitu UPT Bandar Serai karena anggaran digunakan untuk menghidupkan kembali Bandar Serai yang sudah terbengkalai dan menyemarakkan dengan program-program kedepan disana,” jelasnya.

Anggota Banggar secara bersama-sama sepakat jika memang sudah jelas tujuan dan porsi anggaran pada masing-masing OPD, dan tidak terlihat hal-hal yang dianggap kurang efektif maka tidak perlu lagi dibahas lebih lanjut.(adv)