Begini Strategi Prabowo Tingkatkan Tax Ratio jadi 16%

 

Foto: (Net)

LancangKuning. Com,  Jakarta - Langkah calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menaikkan tax ratio menjadi 16% bukan tanpa bekal. Prabowo telah memiliki strategi untuk merealisasikan hal itu.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo mengatakan strategi yang akan digunakan Prabowo-Sandi dalam meningkatkan tax ratio yang diterapkan di Rusia dan Amerika Serikat (AS).

"Oleh sebab itu, kita harus berani mengambil langkah terobosan dalam menaikkan basis pajak. Langkah pertama yang ditempuh adalah memanfaatkan Kurva Laffer," kata Drajad saat dihubungi Jakarta, Jumat (18/1/2019), dilansir dari Detik. Com

Drajad menjelaskan, kurva atau strategi yang akan diterapkan Prabowo-Sandi sudah diperkenalkan oleh Arthur B. Laffer, ekonom Amerika Serikat yang pernah menjadi anggota Economic Policy Advisory Board dari Presiden Ronald Reagan.

Baca Juga: Jelang Debat Capres, Sandi Janji Tuntaskan Kasus HAM Berat

Dalam kurva Laffer, penerimaan perpajakan adalah 0 pada saat tarif 0%, lalu naik menuju penerimaan pajak maksimum pada tarif optimal tertentu, kemudian turun lagi menuju 0 pada tarif 100%.

Dengan begitu, Drajad mengaku bahwa strategi kurva laffer sangat bisa diterapkan di Indonesia dalam meningkatkan tax ratio. Pasalnya, ada lima alasan mendasar strategi tersebut untuk diterapkan.

Pertama, masih banyak yang melakukan profit shifting atau pemindahan keuntungan dari Indonesia ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah, sehingga basis pajak masih rendah. Kedua, tingginya tarif pajak yang ada sekarang memicu para wajib pajak senang ber-KKN daripada bayar pajak.

Ketiga, dengan tarif yang rendah maka kampanye kesadaran pajak bisa lebih efektif. Demikian juga dengan penegakan aturan perpajakan. Orang atau badan yang mampu tapi malas membayar pajak akan malu dengan kampanye itu.

Keempat, tarif pajak Indonesia memang relatif kurang kompetitif pun membuat tax ratio masih rendah, berbeda dengan negara-negara tetangga Indonesia yang tarifnya rendah namun tax rationya tinggi.

Kelima, penurunan ke tarif optimal tertentu diharapkan dapat memicu pertumbuhan menjadi 6% atau malah lebih. Sehingga kue yang bisa dipajaki melalui PPh, PPN, pajak perdagangan, PBB, bea dan cukai akan membesar jauh lebih cepat.

Selain itu, diperlukan juga penyederhanaan ketentuan umum dan prosedur perpajakan, agar masyarakat nyaman masuk ke sistem pajak. Lalu, perlu penguatan SDM pajak dan pengawasan internal, sehingga intelijen dan pemeriksaan pajak bisa lebih efektif.

Selanjutnya, perlu perlindungan fisik terhadap aparat pajak di daerah yang rawan. Perlu lebih mengefektifkan obyek pajak, termasuk dalam PBB.

"Itu alasan logisnya. Tentu tidak cukup hanya mengandalkan Kurva Laffer saja. Perlu penerapan teknologi informasi secara masif di seluruh Indonesia sehingga lubang pajak bisa dikurangi. Perlu penegakan hukum yang tegas terhadap kasus yang inkracht, karena ada tagihan puluhan triliun di sini," ujar dia. (LKC)