LAM Riau: Gelar Adat Jokowi Bukan Politis

Foto: TEPAK SIRIH: Presiden RI Joko Widodo menerima tepak sirih saat kunjungan Lembaga Adat Melayu Riau ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (4/12/2018). Kunjungan ini terkait rencana penganugerahan gelar adat kepada Presiden pada 15 Desember mendatang

LancangKuning.Com, JAKARTA - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) akan menganugerahkan nama kebesaran berupa gelar adat untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 15 Desember 2018. Selasa (4/12), Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Datuk Seri Al azhar beserta rombongan didampingi unsur musyawarah pimpinan daerah (Muspida) telah bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta.

Di antara yang hadir Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, Ketua DPRD Riau Septina Primawati Rusli, Kapolda Riau Irjen Widodo Eko Prihastopo, Kajati Riau Uung Abdul Syukur SH MH, Dandrem 031/WB Brigjen Sonny Aprianto, hingga Kapitra Ampera selaku Datuk Rangkai Puja Bestari sekaligus penghubung pertemuan antara LAM Riau dengan Jokowi.

Datuk Al azhar usai pertemuan mengatakan bahwa melalui beberapa kali musyawarah, telah diambil kesepakatan pemberian gelar kepada Presiden ke-7 RI itu sebagai ucapan terima kasih atas apa yang telah dilakukan Jokowi untuk Riau.

“Gelar kepada yang mulia Bapak Presiden adalah Datuk Seri Setia Amanah Negara, yang berarti bahwa beliau adalah seorang yang besar, petinggi, datuk yang berseri-seri, bercahaya, untuk memegang amanah negara yang dibebankan kepada beliau,” kata Al azhar. Sementara itu Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAMR Datuk Seri Syahril Abubakar menegaskan pemberian gelar adat untuk Presiden Jokowi murni sebagai ungkapan terima kasih. Bukan bagian dari agenda politik karena suami Iriana tersebut kembali maju sebagai calon presiden di Pemilu 2019.

“Kami tak masuk ke ranah politik. Kami murni masyarakat adat melayu Riau yang ingin memberikan tanda ingatan kami karena sudah ditolong. Masyarakat adat sudah terbantu dengan kebijakan-kebijakan yang kita lihat sangat menguntungkan masyarakat adat,” jelasnya.

Dia menyampaikan alasan lain pemberian gelar adat untuk Jokowi antara lain, karena pemerintahan sekarang berhasil menangani kebakaran hutan dan lahan yang selama 17 tahun berlangsung di Riau.

“Lebih kurang 17 tahun lamanya masyarakat Riau didatangi asap. Lantas tuan Presiden mengambil kebijakan bahwa jangan lagi ada asap antara lain di Provinsi Riau. Alhamdulillah sudah tiga tahun terakhir ini sebagaimana yang kita ketahui ini asap sudah tak ada lagi di negeri kami. Ini hal-hal yang menjadi dasar,” tuturnya, dilansir dari Riaupos.

Beberapa pertimbangan lain adalah keberhasilan pemerintahan Jokowi mengembalikan Blok Rokan yang berada di 6 kabupaten dan kota di Riau, kembali menjadi milik bangsa Indonesia. Blok tersebut ke depan akan dikelola Pertamina bersama BUMD. Masih terkait sumber daya alam (SDA) yang ada di Riau, pemerintah juga telah memutuskan pengelolaan Blok Coastal Plains and Pekanbaru (CPP) yang sebelumnya dikelola bersama Pertamina dengan BUMD, ke depan diserahkan 100 persen kepada daerah melalui PPT Bumi Siak Pusako (BSP).

Selain itu, LAMR menghargai kebijakan pemerintah yang menerbitkan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tanah Objek Reforma Agraria. Lewat kebijakan ini tanah milik bersama diakui dan sekaligus diterbitkan sertifikatnya. Kebijakan itu menurut Syahril merupakan perjuangan panjang LAMR selama hampir 20 tahun lamanya. Di luar dugaan, katanya, Presiden Jokowi telah mengembalikannya ke masyarakat adat dan sekaligus memberikan status sertifikat kepada tanah wilayah itu. Presiden Jokowi menurutnya berkenan dengan  panganugerahan gelar adat dari LAMR tersebut dan akan datang ke Bumi Lancang Kuning pada 15 Desember 2018.

Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim mengatakan pemberian gelar untuk Presiden Jokowi merupakan inisiatif LAMR. Dia bersama unsur Forkopimda hanya mendampingi saja. Namun pihaknya sempat menyinggung soal kebijakan pemerintah pusat yang dinilai baik bagi Riau. Antara lain Blok Rokan yang selama 94 tahun dikelola perusahaan asing, mulai 2021 akan diambil alih Pertamina bekerja sama dengan BUMD yang mendapat porsi saham 10 persen.

“Blok Rokan itu supaya dikeahui sudah 94 tahun, belum merdeka Indonesia ini, itu sudah ada Caltex, kemudian Chevron, sekarang beliau sudah memberikan kepada Pertamina, kepada kita BUMD untuk mengelola itu,” sebutnya.

Begitu juga pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai yang sesuai target akan terhubung pada 2019 mendatang. Serta tol Riau-Sumbar yang juga akan segera dikerjakan dan dimulai dari Pekanbaru. “Tol Sumbar-Riau, saya sudah bertemu penyandang dana dari Jepang itu, nanti akan dimulai dari Pekanbaru (pembangunannya),” tambah Wan.

Marjohan Yusuf selaku penanggung jawab acara pemberian gelar adat untuk Jokowi mengatakan bahwa prosesinya akan berlangsung di LAMR. Kedatangan Kepala Negara akan disambut dan ditepung tawari.  “Nanti ada sambutan langsung dari beliau. Karena waktunya tidak terlalu lama, mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak bisa berjalan lancar. Tanggung jawab saya hanya pelaksanaan di lembaga adat,” tambahnya. (LKC)