Soal Pengaturan Skor, PSSI Diminta 'Jangan Gertak Sambal'

 

FOTO: PSSI diminta bertindak tegas terkait pengaturan skor

LancangKuning.Com, JAKARTA - Bhayangkara FC ikut mengomentari pengaturan skor yang terjadi di Liga 1 dan Liga 2. Dia meminta PSSI jangan hanya gertak sambal kepada pelaku.

Dugaan pengaturan skor kembali mewarnai kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Tidak hanya melibatkan klub, pengaturan skor juga diduga menyeret Komite Eksekutif PSSI, Hidayat.

Bahkan, mantan runer pengaturan skor, Bambang Suryo, juga menyebut sosok penting dalam aksi-aksi suap di sepakbola Indonesia, Vigit Waluyo. Dia merupakan pengelola klub PSMP Mojokerto dan Kalteng Putra.

Meskipun sudah muncul nama dan klub yang terlibat, namun PSSI tak melaporkan kepada kepolisian. Sekjen PSSI Ratu Tisha mengatakan PSSI belum melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian lantaran proses dalam internal organisasi belum rampung.

Menggapi itu, manajer Bhayangkara FC Sumardji memberikan pandangannya.

"Kalau berkaitan dengan penagturan skor seyogyanya di negara ini sudah ada aturan dan ketentuan. Baik aturan di PSSI maupun aturan hukum yang ada. Kalau misalnya, ini dibawa ke ranah hukum kenapa tidak? Supaya sama-sama bisa membenahi," kata Sumardji, dilansir dari Detik, Sabtu (1/12/2018).

"Saya tentu tidak punya pikiran negatif terhadap si a, b, atau c. Tetapi saya melihat dari cuplikan-cuplikan yang ada ini kan miris kalau ternyata benar. Sebaiknya kalau benar harusnya PSSInya tegas. Nah, tinggal bagaimana rekomendasinya ketegasan federasi, apakah ketegasan PSSI itu mau diselesaikan dari internal federasi. Tapi dengan catatan harus benar dilaksanakan yang tegas, jangan gertak sambal!," sambungnya.

"Karena ini sudah ramai, kalau tidak PSSI hancur loh. Lah kita-kita ini klub yang tak tahu apa-apa jadi kebawa, tidak bagus. Menurut saya secara pribadi menyarankan harus tegas jangan hanya ramai di media, di media sosial, tapi tindakan jelasnya tidak dijalankan," dia menambahkan.

"Ini kondisi bola liar, saling tegas. Bagaimana ukuran tegas atau tidak? Tentunya ada aturan dan mekanisme yang ada di PSSI. Kalau memang perlu melibatkan Polri kenapa tidak? Saya kira kalau harus dibawa ke ranah hukum mungkin sebagai bentuk ketegasan PSSI. Saya kira tak ada salahnya itu." (LKC)