Minta Warga Bersiap Lockdown Sebulan, Gubernur Papua Dikecam

Foto: Gubernur Papua, Lukas Enembe. (Fikri Halim/VIVA.co.id)
 

Lancang Kuning – Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kepada masyarakat di provinsi itu agar dapat melakukan persiapan dan mengantisipasi surat edaran gubernur yang akan datang terkait rencana menutup akses keluar masuk atau 'lockdown' dalam upaya menekan penyebaran COVID-19 di wilayah setempat.

Pernyataan Lukas tersebut disorot oleh Presidium Relawan Indonesia Bersatu (RIB), Lisman Hasibuan. Ia heran dengan adanya isu kebijakan lockdown selama satu bulan mulai Agustus mendatang yang dikeluarkan oleh Lukas Enembe.

"Kami melihat bahwa Gubernur Papua Lebih mendengar apa arahan Ketum Demokrat AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) yang selama ini mengatakan bahwa negara gagal dalam hadapi pandemi COVID-19 dibandingkan Presiden Jokowi saat ini," ujar Lisman kepada wartawan, Kamis, 22 Juli 2021.

Lisman menambahkan, Gubernur Papua yang juga Ketua Demokrat Provinsi Papua seakan tidak tahu aturan pemerintahan persoalan lockdown.

Selain itu, ia pun mengungkapkan beberapa kebijakan dari Gubernur Papua Lukas Enembe yang bertentangan dengan pemerintah pusat yakni dengan memberhentiman Sekda Papua yang telah ditunjuk pemerintah pusat.

"Beliau (Gubernur Papua) bisa memberhentikan Sekda Papua dengan tidak mengindahkan Keputusan Presiden Jokowi artinya suara Jokowi tidak di dengar saat ini sama Gubernur Papua," katanya, dilansir LKC dari Viva.co.id

Dengan segala tindakan dan pernyataan Gubernur Papua selama ini, ia melihat sebagai preseden yang buruk yang mana para pembantu Presiden harusnya bisa tegas dan menjaga harga diri seorang Kepala Negara dan jangan sampai ada Negara dalam Negara.

"Lemahnya para menteri dan aparat penegak hukum dalam berantas Korupsi di Papua membuat Gubernur Papua merasa kuat dan tidak tersentuh masalah hukum, padahal baru saja temuan Intel Mabes Polri menemukan Rp1,8 triliun penyalahgunaan anggaran Otsus di Papua dan belum lagi temuan PPATK dengan puluhan transaksi yang mencurigakan terhadap anggaran di Papua," ujarnya. (LK)