Negara Siap Perang Siber, Diperlukan 'PBB' Dunia Siber

Foto: Ilustrasi (REUTERS/Social Media Website via Reuters)

LancangKuning.Com, Jakarta -- Semakin tingginya serangan siber yang mengincar keuntungan finansial dan yang disponsori oleh negara membuat Microsoft dan perusahaan teknologi lainnya agar dunia membuat kesepakatan ala konvensi Jenewa untuk mengatasi hal tersebut.

Konferensi Jenewa sendiri adalah perjanjian yang menjadi dasar terbentuknya badan keamanan PBB. Dengan adanya Konvensi Jenewa Digital, diharapkan bisa menjadi dasar untuk membangun PBB bagi dunia siber yang melindungi warga sipil di internet.

"Perjanjian untuk tidak saling menyerang lewat perang siber," jelas Amtony Cook, Associate General Counsel, Corporate External & Legal Affairs, Microsoft Asia, dalam perbincangan di acara Microsoft Digital Trust Asia 2018, di kantor Micorsoft di Singapura, Selasa (30/2).

Hal ini disampaikan terkait dengan makin intensnya serangan siber yang disponsori oleh negara. Untuk mengatasi hal ini, negara-negara pun mulai meningkatkan pertahanan dan investasi mereka dibidang siber sebagai modal pertahanan.

Terjadi juga kekhawatiran dimana pemerintah mulai mengembangkan senjata software untuk menyerang atau menjaga keamanan nasional mereka.

Kondisi ini diperparah sebab pada konfensi Jenewa sepakat untuk melindungi warga di masa perang. Tapi serangan yang disokong negara terus meningkat dan menyerang warga sipil.

Ini bukanlah misi yang diinginkan oleh penemuan internet 25 tahun lalu. Tapi inilah kenyataan yang terjadi saat ini. Warga sipil harus menghadapi tantangan ini, namun pertanyaannya adalah bagaimana kita akan mengatasinya.

"Kami mendorong negara untuk membuat kesepakatan bahwa mereka tidak akan saling menyerang satu sama lain," jelas Mary Jo Schrade, Assistant General Counsel & Regional Director, Digital Crimes Unit (DCU), Microsoft Asia, saat berbincang dikesempatan terpisah.

"Meski kami mengakui hal ini sulit dilakukan, tapi beberapa negara sudah memulai pendekatan dengan negara lain mengenai hal ini. Setidaknya sudah ada langkah yang dilakukan," tandasnya tanpa merinci lebih lanjut negara mana saja yang sudah melakukan langkah tersebut. (*)

Sumber.CNN Indonesia