Soal APBD 2021, Pemprov Riau Dua Kali Kirim Surat Teguran ke Pemkab Rohil

Foto: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Indra SE,

 

Lancang Kuning, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengirim surat dua kali teguran kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir. Pasalnya sampai Maret, Pemkab Rohil belum membahas  APBD 2021. 

"Kita sudah dua kali mengingatkan Pemkab Rohil agar segera membahas APBD Rohil bersama DPRD Rohil," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Indra SE,  Rabu (3/3/2021), dikutip dari mediacenterriau.
 

Baca Juga: LAMR Bangga Karya Almarhum Tennas Effendy Jadi Pedoman Masyarakat Melayu

Surat peringatan tersebut karena APBD Rohil tahun 2021 mengalami keterlambatan pengesahannya. Karena itu, kata Indra, maka Gubernur Riau selaku wakil pemerintah pusat di daerah memberi teguran dan arahan kepada Pemkab Rohil agar melaksanakan pembahasan dan persetujuan bersama APBD Rohil 2021. 

"Surat pertama kita sampaikan 8 Desember 2020. Kemudian surat kedua 8 Januari 2021 tentang penetapan APBD tahun 2021. Bahkan kita juga sudah mengirim surat ke pimpinan DPRD Rohil guna mendapatkan saran terkait perkait persoalan ini," terangnya. 

Baca Juga: KPK: Korupsi Terjadi karena ada Niat dan Kesempatan

Indra menjelaskan, belum disahkan APBD Rohil karena saat ini Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) belum dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Rohil dengan DPRD Rohil. 

"Saran kita ikuti mekanisme dan aturan yang berlaku agar APBD Rohil bisa disahkan. Kalau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sudah selesai, namun MoU KUA-PPAS belum karena belum dibahas," terangnya. 
 

Baca Juga: Wagubri Berharap Pencegahan Korupsi di Riau Harus Lebih Baik Lagi

Selain telah mengingatkan, lanjut Indra, pihaknya juga telah memfasilitasi pembahasan APBD Rohil dengan TAPD dan DPRD Rohil.

"Kita sudah fasilitasi dan media bersama dengan pimpinan DPRD dan TAPD Rohil. Pada saat itu kedua bela pihak berkomitmen melanjutkan pembahasan APBD dan persetujuan APBD. Namun sampai sekarang itu yang belum jalan," terangnya.  

"Seharusnya sesuai aturan APBD disahkan akhir November. Kalau tidak kena sanksi kepala daerahnya dan DPRD, sekarang sanksi itu berlaku untuk kepala daerah DPRD," tutupnya. (LK)