FKUB Tak Dianggarkan, APBD Inhu 2021 Terancam Ditolak Mendagri

Foto: Istimewa 

Lancang Kuning, INHU - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu, Riau mengesahkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2021 sebesar Rp 1,4 triliun lebih, Sabtu (28/11). 

Rapat paripurna pengambilan keputusan RAPBD menjadi APBD 2021 itu dimulai pukul 20:00 WIB hingga selesai, yang dipimpin oleh Suhardi Ritonga, Wakil Ketua ll DPRD dan dihadiri oleh Ketua DPRD Inhu Samsudin, serta Wakil Ketua I DPRD Inhu Masyrullah.

Baca Juga: DPRD Inhu Sahkan APBD 2021 Sebesar Rp 1,4 Triliun

Dimana, dari besaran anggaran yang disahkan tersebut Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tidak menganggarkan dana hibah seperti untuk Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB). 

Hal tersebut dibenarkan oleh Yopi Arianto selaku Bupati Indragiri Hulu melalui Hendrizal Sekretaris Daerah (Sekda) pada saat dikonfirmasi Lancang Kuning usai acara pengesahan APBD tahun 2021. " Karena keterbatasan anggaran maka untuk dana hibah tidak kita masukkan," singkat Hendrizal.

Baca Juga: Polisi Datangi Rumah Habib Rizieq Malam-malam

Dikutip dari detikNews, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) proaktif untuk merawat kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Namun dia melihat masih ada pemerintah daerah (pemda) yang belum memasukkan hibah kepada FKUB dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tito mengatakan pada 2017 Kemendagri telah mengeluarkan surat edaran agar pemda mendanai FKUB dengan dana hibah pemda. Dia melihat FKUB tidak aktif karena tak dibiayai pemda.

Baca Juga: Tak Laporkan Hasil Swab Habib Rizieq,Satgas Ancam Tutup RS UMMI

"Ada FKUB yang aktif dan ada yang nggak aktif. FKUB yang aktif umumnya adalah FKUB yang didanai dengan dana hibah pemda. FKUB yang tidak dibiayai, bisa jalan karena kalau memang ada inisiatif biaya sendiri, tapi banyak yang nggak jalan karena nggak ada anggaran. Semua kegiatan itu perlu dilakukan terus-menerus, evaluasi terus-menerus," kata Tito dalam acara rakornas FKUB yang disiarkan di kanal YouTube Kemenag RI, Selasa (3/11/2020).

Tito mengatakan daerah yang tertinggi memberi anggaran untuk FKUB adalah Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Sulawesi Tengah (Sulteng). Sementara banyak daerah hanya memberi sedikit anggaran untuk FKUB dan bahkan ada yang tidak memberi sama sekali.

Baca Juga: Kapolda Aceh Layak Jadi Kapolri

"Misalnya Babel, itu dua tahun nol tidak ada anggaran FFKUB. DIY, Papua, itu juga nol. Yang lainnya saya lihat kecil. Yang nilainya di atas Rp 1 miliar hanya Sumut, DKI, Jabar, Jateng, cukup tinggi Jateng, dan kemudian Banten, Bali, NTB. Tertinggi Kalteng dan Sulteng serta Sulsel juga di atas Rp 1 miliar. Yang lain-lain ya memang angkanya kecil-kecil ini, tidak maksimal," ujarnya.

Oleh karena itu, Tito meminta daerah yang akan mengajukan anggaran tahun depan segera melakukan penganggaran untuk FKUB. Tito mengatakan, bila ada daerah yang tak memberikan anggaran bagi FKUB, akan ditolak.

Ini sudah November awal, daerah-daerah sudah mulai melakukan membahas APBD dan APBD akan diajukan kepada Kemendagri untuk di-review. Salah satu kebijakan yang saya sampaikan ke Dirjen Keuangan Daerah yang melakukan review, kalau seandainya tidak ada anggaran untuk hibah untuk kepada FKUB, maka rencana APBD akan saya tolak dan saya minta masukkan sejumlah untuk FKUB sehingga mesin ini bisa bergerak untuk menjaga dan merawat kerukunan beragama di Indonesia," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyebut FKUB memiliki peran untuk mencegah dan mendeteksi kerawanan konflik agama. Ia meminta FKUB secara aktif memetakan potensi gangguan konflik agama.

"Saya lihat FKUB memegang peranan sangat penting karena FKUB adalah forum koordinatif antaragama. Nah ini perlu kita dorong terus-menerus agar FKUB ini tidak pasif, tapi lebih proaktif untuk mendeteksi, proaktif untuk melakukan pemetaan potensi gangguan, proaktif mencari solusi dan meredam, dan sambil membangun nilai-nilai kerukunan, termasuk menggaungkan implementasi, local wisdom yang telah kita miliki, yang sudah kita warisi, dan temukan oleh pendiri bangsa ini, yaitu Pancasila," kata Tito.

Selain itu, Tito menyoroti daerah yang belum memiliki FKUB, seperti Kabupaten Tanah Datar, Pesisir Selatan, Puncak Jaya, dan Nduga. Padahal, menurut Tito, FKUB perlu agar mendeteksi dan mengatasi potensi kerawanan konflik agama.

"Tolong untuk Ibu/Bapak yang tergabung di FKUB, yang empat ini segera dibentuk lembaganya. Kalau sudah ada lembaganya baru kita pikirkan mengenai bagaimana mesin ini bisa bergerak," ungkapnya.

Kemudian ia meminta pengurus FKUB yang dipilih harus yang berkomitmen pada NKRI dan Pancasila agar tidak dibajak oleh pihak yang intoleran. (Dan)