Daftar Isi
LancangKuning- Kebijakan cuti bersama yang berimbas libur panjang pada 28 Oktober hingga 1 November, diprediksi bakal mengerek kasus virus corona (Covid-19) di Indonesia.
Tambahan kasusnya pun tidak main-main. Prediksi epidemiolog dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra, kasus positif bisa mencapai 1 juta kasus pada Desember nanti.
Saat ini, kasus positif di Indonesia mencapai 385.980 per Sabtu (24/10) mencapai. Dari jumlah itu 309.219 orang dinyatakan sembuh dan 13.205 orang meninggal dunia. Jika merujuk prediksi Hermawan maka akan ada tambahan lebih dari 600 ribu kasus hingga Desember nanti.
Prediksi lonjakan kasus itu tak hanya disumbang oleh momen libur panjang pengujung Oktober. Hermawan bilang hal yang turut memicu lonjakan kasus adalah kerumunan yang terjadi akibat gelombang demonstrasi beberapa pekan terakhir dan Pilkada 2020.
Baca Juga : Turki Makin Ngeri, Erdogan: Kami Tak Takut Sanksi Amerika!
"Kasus ini akan menyentuh 1 juta kasus pada hingga akhir Desember. Ditambah dengan banyaknya risiko keramaian, seperti pilkada, demonstrasi, bahkan bisa lebih dari itu," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (21/10).
Pemerintah sebenarnya sudah mempersiapkan antisipasi peningkatan kasus positif. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi beberapa waktu lalu mengatakan akan berkoordinasi dengan operator transportasi umum agar protokol kesehatan diterapkan secara ketat di kendaraan-kendaraan saat liburan panjang.
Ia meminta operator transportasi umum meningkatkan frekuensi keberangkatan kendaraan untuk mencegah penumpukan penumpang. Kemenhub, kata Budi, juga akan melakukan pengecekan secara acak untuk memastikan kendaraan umum benar-benar menerapkan protokol kesehatan, di samping pengecekan Covid-19 kepada para penumpang.
Baca Juga : Kapolres Inhil sebut Bangga dengan Warga Tanah Merah
"Para operator ini yang mempunyai peran penting untuk memfasilitasi pergerakan orang antar kota, antar wilayah. Kalau mereka tidak taat, khawatir akan timbul penularan yang tidak kita inginkan," ucap Budi dalam keterangannya, Kamis (22/10).
Sementara itu, Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta masyarakat yang hendak melakukan perjalanan ke luar kota di hari liburan terlebih dahulu melakukan test Covid-19, baik rapid maupun maupun polymerase chain reactions (PCR).
Menurut Tito, cara itu penting untuk memastikan agar warga yang melakukan perjalanan ke luar kota tidak menyebarkan virus bila diketahui positif tanpa gejala.
"Kalau memang akan ke luar kota yakinkan betul bahwa diri masing-masing sudah dilakukan tes PCR, sehingga yakin dalam keadaan negatif. Jangan sampai menjadi penular bagi saudara dan orang tua kita yang berada di daerah," kata Tito dalam konferensi pers yang diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (19/10).
Baca Juga : Penggabungan 3 Bank Syariah, Ma'ruf Amin Ungkap Harapan Besarnya
Di sisi lain, berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, Hermawan menyebut kebijakan pemerintah dalam mengendalikan mobilitas warga tidak pernah berjalan efektif di lapangan.
Ia mengambil contoh kebijakan screening atau pembatasan antar wilayah yang sempat dilakukan pada awal-awal penanganan Covid-19. Menurutnya kebijakan itu tak banyak berbicara di lapangan, atau sebatas imbauan.
"Selama ini pendekatan kita itu masih sebatas imbauan. Belum ada kebijakan yang mumpuni, untuk mengendalikan mobilitas," kata dia.
Sementara itu epidemiolog dari Universitas Griffith, Dicky Budiman menyarankan pemerintah agar melakukan deteksi lewat test Covid-19 secara masif dan serius.
Deteksi lewat test Covid disebut penting karena rangkaian demonstrasi Omnibus Law dan libur panjang di pengujung Oktober, akan semakin menyulitkan pemerintah mendeteksi klaster penyebaran Covid-19 di Indonesia.
Apalagi, lanjut dia, berkaca dari beberapa negara lain, momen libur panjang cenderung akan diikuti oleh lonjakan kasus Covid-19.
"Fenomena rata-rata, memang kalau saya lihat di Italia, Prancis, Spanyol, setelah libur panjang ada 30 persen naiknya kasus, dan kita pernah mengalami itu [naik] 30 persen setelah mengalami libur HUT RI," terang dia.
Baca Juga : Demo Tolak Omnibus Law, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
Jangan Bergantung Vaksin
Lonjakan corona juga tak bisa dikendalikan dengan hanya mengandalkan vaksin. Hermawan mengingatkan kendatipun vaksin sudah tersedia pada 2021, Indonesia masih akan terus dihadapkan dengan penyebaran virus corona.
"Bicara vaksin, obat, sebagai sebuah harapan, ini bukan segalanya. Ini ada upaya untuk vaksin. Tapi tidak akan membawa dampak signifikan di tahun awal ini," kata dia.
Hermawan berpendapat, upaya paling mungkin yang bisa dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan menguatkan pencegahan berbasis keluarga dan komunitas. Menurut dia, cara itu hingga kini belum terlihat signifikan dilakukan pemerintah.
Ia mengkritik langkah pemerintah yang hingga saat ini hanya fokus pada penyediaan fasilitas perawatan. Padahal, memperbaiki fasilitas perawatan tidak dapat menahan laju penyebaran virus.
Walhasil, yang akan terjadi justru hanya angka kasus yang terus meningkat. Menurut dia, cara satu-satunya yang setidaknya dapat menahan laju penyebaran adalah dengan pencegahan berbasis komunitas.
"Di mana semua entitas bahu membahu dengan sadar untuk sehat, kemudian mengendalikan lingkungan satu sama lain. Menghilangkan stigma sekaligus saling tolong menolong, dan peduli," ucap Hermawan.
(thr/wis)
Bagikan Artikel
Sangat Suka
0%
Suka
0%
Terinspirasi
0%
Tidak Peduli
0%
Marah
0%
Komentar