Demo Setahun Jokowi, Polisi Sekat Pebatasan Bekasi-Jakarta

Lancang Kuning - Polres Metro Bekasi menyekat sejumlah titik perbatasan Kota Bekasi dan Jakarta untuk mencegah massa demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja di momentum setahun Jokowi-Ma'ruf Amin masuk ibu kota.

Kasubbag Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing mengatakan titik-titik perbatasan yang disekat tidak jauh berbeda dengan penyekatan yang dilakukan pada aksi demonstrasi 8 Oktober. Pihaknya hanya menambah titik penjagaan seperti di Stasiun Bekasi dan Kranji.

"Penyekatan ada di perbatasan Tol Bekasi Timur, Tol Bekasi Barat, Bulak Kapal, Stasiun Kranji, Stasiun Bekasi Kota, Terminal bekasi, Mall BTC, kemudian Mall Pondok Gede," kata Erna saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (20/10).

Erna mengaku belum mengetahui rencana unjuk rasa di Bekasi. Namun demikian, kepolisian tetap berjaga di sejumlah tempat seperti Gedung DPRD Kota Bekasi dan Kantor Pemerintah Kota Bekasi.

Menurut dia, penjagaan itu dilakukan sebagai antisipasi jika buruh yang dilarang ke Jakarta itu melakukan aksi di Bekasi. Pihaknya juga akan mengerahkan 942 personel dari Polri, TNI, Dishub Kota Bekasi, dan Satpol PP untuk penjagaan di tempat-tempat tersebut dan titik perbatasan.

"Takutnya mereka dari arah sana balik ke sini, makanya tetap stand by untuk personel di DPRD sama Pemkot, karena memang ada penyekatan," ujarnya.

Pihak Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri pun, lanjutnya, sudah mengimbau buruh dan mahasiswa untuk tidak bergerak menuju ke Jakarta.

"Kalau terlihat ada rombongan yang mengarah [ke Jakarta] kita akan alihkan lagi untuk tempatnya, enggak usah ke arah Jakarta. Dibalikan lagi untuk tidak ikut demo ke sana," tutur Erna.

Seperti diketahui, elemen buruh dan mahasiswa berencana kembali menggelar aksi demo menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (20/10). Demo kali ini diketahui bertepatan dengan momen satu tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Ketua Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menuturkan tuntutan aksi demo kali ini masih sama dengan sebelumnya. Yakni, menuntut agar Presiden Jokowi membatalkan UU Ciptaker dan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu).

"Tuntutan masih sama, pembatalan UU Cipta Kerja dan menerbitkan Perppu," ujarnya, Senin (19/10).