Viral Camat di Buru Selatan Ancam Pecat ASN yang Tak Searah di Pilkada

Foto: Viral video seorang camat di Maluku berpolitik. (Repro video)

Lancang Kuning – Sebuah video merekam aksi seorang camat di Kecamatan Kepala Madan, Buru Selatan, melakukan kampanye tertutup dengan para kepala desa, viral di media sosial. 

Baca juga:  Uni Eropa Gelontorkan Rp16,6 Miliar Dongkrak Pertanian Indonesia

Terlihat jelas dalam video adanya pernyataan ancaman dari camat akan memecat pihak-pihak yang menolak mendukung salah satu pasangan calon.
 

Baca juga:  Istri Sendiri Dilaporkan karena Bilang Alat Kelamin Suami Kecil

"Semua yang memiliki insentif dari alokasi dana desa itu tetap tertib dan patuh pada kepentingan untuk mengamankan kepentingan pemimpin yang di atas. Kalau pun ada nantinya temuan, beta (saya) sebagai camat akan merekomendasikan buat kepala desa untuk segera memasukkan nama untuk pemberhentian," kata camat dalam video, seperti diberitakan tvOne, Jumat 16 Oktober 2020.

Baca juga:  Ngeri, Ikan Hiu Bermata Satu Ditemukan di Maluku

"Beta akan eksekusi lewat bupati bahwa ada yang coba-coba main daripada di luar pengamanan kepentingan, maka tidak segan-segan untuk beta eksekusi," imbuhnya, dilansir LKC dari Viva.co.id

Video ini direkam salah satu peserta rapat. Dalam video terlihat camat yang diduga sedang melakukan kampanye tertutup bersama sejumlah kepala desa. Kampanye tertutup ini dilakukan camat untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Buru Selatan, nomor urut 3 yaitu Safitri Malik.

Safitri merupakan istri dari Bupati Buru Selatan. Selain bertujuan menjaring suara, camat bahkan mengancam akan memecat kepala desa yang tidak mendukung pasangan nomor urut tiga.

"Akan dilakukan observasi peninjauan langsung untuk mengetahui di mana yang tidak mendukung maka di situ ada titik simpul. Ada di lembaran ini nanti yang bapak ibu bisa kroscek, sehingga sesuai komitmen kita bisa tahu peta kekuatan untuk bunda berapa dan dilaporkan kepada bupati," ujar camat tersebut.

Kejadian ini membuat paslon lain geram. Sang camat, bupati beserta paslon nomor urut tiga pun akhirnya dilaporkan ke Bawaslu setempat atas dugaan melakukan politik praktis. Dengan cara, menggunakan fasilitas negara dalam kepentingan pilkada salah satu paslon.

"Segera menindaklanjuti laporan kami maupun laporan dari paslon lain sehingga pilkada yang kita laksanakan baik, bersih, jujur, adil dan bermartabat," kata pelapor sekaligus paslon nomor urut satu, Zainudin Boy. Hingga kini belum ada klarifikasi atau tanggapan dari pihak Panwas Buru Selatan terkait kasus ini. (LK)