KPK Jamin Tetap Independen Meski Pegawai Jadi ASN

 
 
Foto: Gedung KPK 

 

Lancang Kuning, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar meyakini alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak akan mempengaruhi independensi lembaga antikorupsi dalam bekerja.

Baca Juga: Anak Muda Pengguna Vape 5 Kali Lebih Berisiko Tertular Virus Corona

"Soal status PNS saya kira tidak akan mengurangi independensi karena walaupun kita berada di rumpun eksekutif tetapi kemudian pekerjaan penyidikan, penuntutan tetap kita lakukan," ujar Lili di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (13/8) malam.

Lili menuturkan perubahan status pegawai juga tidak akan melunturkan kultur birokrasi yang selama ini sudah berjalan di tubuh lembaga antirasuah. Selain pegawai tetap, tutur dia, KPK juga memiliki pegawai tidak tetap dan pegawai negeri yang diperbantukan (PNYD).

Baca Juga: Kisah Bocah Penggiring Kerbau Jadi Jenderal Termasyhur TNI

Ia mengungkapkan PNYD yang memiliki masa kerja terbatas silih berganti dan selama ini tidak melunturkan kultur budaya KPK.

Baca Juga: Update Covid-19, Tambah 15 Positif Total di Siak 167 Kasus

"Yakinlah bahwa status pengalihan menjadi ASN itu tidak akan mengurangi independensi KPK untuk bekerja memberantas korupsi," katanya, dilansir dari CNN Indonesia

Ia menjelaskan saat ini pihaknya segera membuat peraturan komisi (Perkom) terkait pelaksanaan tata cara pengalihan status pegawai sebagaimana mandat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020. Perkom itu nantinya bakal mengatur secara detail mengenai mekanisme peralihan status pegawai menjadi ASN. Termasuk pegawai yang berasal dari instansi lain.

"Bagaimana mekanisme peralihan status tersebut dengan melibatkan pihak eksternal dalam hal ini ada Kemenpan RB, Kepolisian, Kejaksaan, sehubungan dengan bagaimana bagi penyidik dan penyelidik melalui diklat dan seterusnya," tandasnya.

Baca Juga: Penggiat Medsos Sarankan Disporapudbar Kembangkan Wisata di Tembilahan

Sebelumnya, Penyidik KPK Novel Baswedan menilai PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang alih status pegawai merupakan tahap akhir pelemahan KPK. Ia berujar Presiden Jokowi berkontribusi langsung atas pelemahan lembaga antirasuah.

"Itu adalah tahap akhir pelemahan KPK. Kali ini masalah independensi pegawainya. Terlihat dengan jelas Presiden Jokowi berkontribusi langsung terhadap pelemahan dimaksud," kata Novel kepada wartawan dalam pesan tertulis, Minggu (9/8).

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang alih status pegawai KPK menjadi ASN. Aturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yakni 27 Juli 2020.

PP tersebut merupakan konsekuensi dari Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Di UU terbaru ini, KPK diatur sebagai lembaga negara di rumpun kekuasaan eksekutif dan status pegawai lembaga antirasuah berubah menjadi ASN.

Pada Pasal 24 Ayat 2 UU a quo, dinyatakan bahwa Pegawai KPK merupakan anggota korps profesi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (LK)