BEM UIR Kritiki PSBB Pemko Pekanbaru dan 5 Tuntutnya yang Wajib di Dengar

Foto: Presma UIR, Novyanto

Lancang Kuning, PEKANBARU - Dalam sepekan ini, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pekanbaru menuai polemik di kalangan RT/RW. Sebab, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sembako imbas dari PSBB tersebut.

Berbagai komentar bermunculan, kali ini Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)  Universitas Islam Riau (UIR) mengkritik pemerintah daerah soal PSBB yang telah di terapkan di Kota Bertuah itu.

Baca Juga: DPRD Siak Imbau Buruh Tak Demo saat May Day

Presiden Mahasiswa (Presma) UIR Novyanto menilai selama PSBB diterapkan di Pekanbaru belum ada dampak penurunan angka kasus Covid-19. Ia juga mengklaim bahwa penerapan PSBB hanya sebagai formalitas saja.

"Saya anggap PSBB di Kota Pekanbaru ini gagal, contoh saja bantuan paket sembako tidak merata dan lambat di distribusikan ke masyarakat menengah ke bawah. Itu artinya, Pemko Pekanbaru belum siap dalam PSBB ini," tuturnya kepada Wartawan sesuai rilis yang diterima media LancangKuning.com.

Baca Juga: Innalillahi Wainnailaihi Rojiun, Pimpinan Redaksi Sawitplus Meninggal Dunia

Ditambah lagi kesimpang-siuran pendataan yang sudah dilakukan oleh perangkat RT, RW dan kelurahan sesuai dengan instruksi Pemerintah Kota untuk melakukan pendataan melaui media online, namun pemberian sembako dari Pemerintah Kota tidak sesuai data dan tidak merata, sehingga terdapat gejolak yang timbul.

"Satu saja pertanyaan kita, kemana kejelasan anggaran 130 Miliyar itu," ujarnya dengan nada tegas.

Keseriusan Pemko Pekanbaru

Menurut BEM UIR Pemerintah Kota Pekanbaru masih binggung untuk mengambil suatu langkah yang tepat dalam persoalan ini. Niat baik Pemko untuk memutus mata rantai wajib di dukung semua elemen masyarakat.

Namun, pemerintah juga harus mengedepankan asas kemanusian terkait dampak PSBB yang telah dimulai. Janji yang telah disampaikan ke publik melalui media massa harus direalisasi secepat mungkin.

Baca Juga: Makanan Khas Pekanbaru

Dalam penerapan PSBB, semua pihak non pemerintah, seperti ormas, komunitas, relawan, dan organisasi kampus harus turut ambil bagian dalam mensosialisasikan ke masyarakat agar tetap dirumah.

"Intinya, kami tetap mendukung kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru selagi itu tidak merugikan masyarakat," tandasnya.

Baca Juga: Tempat Wisata di Riau

Terakhir, BEM UIR akan selalu mengawal kebijakan dan kasus-kasus Covid-19 di Kota Pekanbaru ini.
Mahasiswa sebagai penyambung lidah sudah seharusnya menyampaikan keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu kami BEM UIR Kabinet Suwarna Karya menyatakan sikap sebagai berikut

1.    Mendesak Pemko Pekanbaru untuk anggaran PSBB diperjelas dan lebih transparansi. Agar tidak adanya pemikiran negatif kami terhadap Pemrintah Kota karena pada kondisi sekarang semua serba sensitif.

2.    Menegaskan kepada Pemko Pekanbaru jangan sampai PSBB ini dibuat hanya demi kepentingan agar supaya mendapat anggaran yang besar sehingga berpotensi untuk tindak kasus penyalahgunaan anggaran.

3.    Menuntut Pemko Pekanbaru untuk lebih mematangkan segala bentuk kebijakan dan memperhatikan semua aspek kepentingan masyarakat bukan semata-mata kepentingan pemangku jabatan.

4.    Menuntut Pemko Pekanbaru untuk segera Mengevaluasi atau mengaudit penerapan PSBB yang terhitung sedari 17 April 2020 hingga 30 April 2020, sebelum diadakannya perpanjangan waktu. Agar penerapan PSBB dapat mencapai target yaitu memutus mata rantai covid-19 di Provinsi Riau kususnya Kota Pekanbaru.

5.    Mendesak Pemko Pekanbaru untuk segera mengkalrifikasi semua permasalahan yang timbul akibat penerapan PSBB ini.

Perihal tuntutan diatas disebabkan ketidakseriusan Pemerintah Kota dan lambatnya penanganan terhadap berbagai permasalahan yang timbul akibat PSBB kota Pekanbaru. Semoga Pandemi Covid 19 ini segera teratasi dan kondisi dunia kembali normal. (LK)