Kota Bekasi Anggarkan 3 Mesin ATM KTP Tahun Ini

LancangKuning.com - Disdukcapil Kota Bekasi berupaya mengajukan 3 anjungan dukcapil mandiri (ADM) atau biasa disebut ATM KTP pada tahun ini.

Meski demikian, ADM tak hanya dapat mencetak KTP saja, tapi juga dapat mencetak KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan KIA.

Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufiq Rahmat Hidayat mengaku usulan pengajuan bakal dilakukan pada perubahan perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada pertengahan tahun nanti.

“Anjungan sudah kita usulkan pertama kita akan lakukan di (APBD) perubahan rencana kita di perubahan ini 3 anjungan mudah-mudahan ini tidak bergeser,” kata Taufiq, Senin (9/3/2020).

“Artinya kan biasanya kota bekasi terlambat di perubahan kalau perubahan terlambat kan pengadaan juga pasti terlambat mudah-mudah gak terlambat,” tambahnya.

Nanti, pihaknya akan menyiapkan 3 unit ADM yang nantinya akan ditempatkan Wali Kota Bekasi, Kantor Disdukcapil, dan di Mall Pelayanan Publik (MPP) di BTC Bulak Kapal.

“Kita sudah siapkan (pengajuan) 3 unit anjungan dukcapil mandiri untuk nanti kita tempatkan di tiga titik sebagai uji coba,” jelasnya.

Usulan anggaran pengadaan ADM ini sesuai harga barang yang sebelumnya di kenalkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Anggaran kalau liat harga di price list kan Rp180 juta satu unit jadi kita kali 3 aja itu yang kita usulkan,” imbuhnya.

Dirinya berharap terdapat pilihan lain dari daftar harga barang yang dikenalkan oleh Kemendagri. Hal ini tentunya, dapat menyajikan harga yang lebih murah.

“Mudah-mudahan ada barang yang lebih murah karena kan sekarang ini baru 3 penyedia mudah-mudahan besok ada penyedia lain yang bisa ngasi lebih murah 

kan gitu,” katanya.

“Kita efisiensi kaya gitu bener gak, jadi misal tadinya kita usulan hanya bisa beli 3 lalu ada barang lebih murah bisa beli 4 kan lumayan,” sambungnya.

Pada tahun 2021 nanti pihaknya tengah merancang pelayanan modern di Kota Bekasi dengan pengadaan 12 ADM untuk ditempat di 12 kecamatan di Kota Bekasi.

“Kita juga sudah usulkan melalui banprov (bantuan provinsi) Jawa Barat untuk penyediaan di 12 kecamatan sehingga nanti di 2021 semua kecamatan tidak perlu lagi ada pelayanan kependudukan cukup menggunakan ADM itu,” tutupnya.

 

Sumber : bekasi.pojoksatu.id