Anggaran MTQ Riau Akan Ditambah di APBD Perubahan 2020

Foto: Ahmad Syah Harroffie

LancangKuning.com, PEKANBARU -- Asisten I Setdaprov Riau, Ahmad Syah Harroffie memastikan anggaran pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Provinsi Riau ke-39 pada 2020 masih sesuai kebutuhan yang diperlukan.

Dikatakan Ahmadsyah, alokasi anggaran MTQ tahun ini sebesar Rp6 miliar. "Tidak ada dana MTQ Provinsi Riau tahun 2020 yang dipotong," kata Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Riau ini.

Baca Juga: Miliki 34 Paket Sabu dan Edarkan ke Pelajar Warga Desa Bukit Ranah Diamankan Satres Narkoba 

Dijelaskan Ahmadsyah, pola penganggaran MTQ tahun ini mengalami perubahan di Biro Administrasi Kesra, dimana sebelumnya dalam bentuk Bantuan Keuangan (Bankeu) menjadi anggaran kegiatan yang tercatat sebesar Rp2,1 miliar di APBD murni 2020.

"Ada perubahan pola penggunaan, yang selama ini dana MTQ Riau menggunakan pola bantuan keuangan (Bankeu). Entah bagaimana dana itu menjadi kegiatan. Tapi tidak bisa bentuknya kegiatan, tetap harus Bankeu," katanya.

Baca Juga: Dituding Nepotisme dalam Pelantikan Pejabat Pemprov, BKD Riau: Jangan Dipolitisasi

Makanya, lanjut Ahmad Syah, dana Rp2,1 miliar yang masuk di APBD murni itu akan dibahas di perubahaan, karena bentuknya kegiatan.

"Nanti dana MTQ Riau 2020 dituntaskan di APBD perubahan. Berapa Bankeu dari Pemprov Riau yang akan disalurkan ke Kabupaten Pelalawan. Memang dua tahun terakhir angka Bankeu untuk pelaksaan MTQ provinsi sebesar Rp6 miliar, dilansir mediacenterriau.

Baca Juga: Tempat Wisata di Riau

Sebab menurutnya, jika dana MTQ Riau bentuknya kegiatan provinsi, tidak ada kabupaten/kota yang mau laksanakan MTQ Riau.

"Kalau bentuknya kegiatan provinsi, maka full dananya harus dari provinsi. Selama ini dana MTQ Riau polanya sharing antara provinsi dengan kabupaten/kota," ujarnya.

Baca Juga: Makanan Khas Pekanbaru

Ditanya berapa biasanya dana sharing untuk pelaksaan MTQ Riau, Ahmad Syah mengatakan, dua tahun terakhir MTQ Riau di Dumai dan Kampar, bankeu dari Pemprov Riau Rp6 miliar.

"Mungkin persentasenya sekitar 70 berbanding 30 persen, karena ada yang menjadi kewajiban provinsi, seperti hadiah, honor dewan hakim, dan lainnya. Tapi angka rilnya yang lebih tahu kabupaten/kota," tukasnya. (LKC)