Bupati dan Ketua KPU Kab. Padang Pariaman Tandatangani NPHD Anggaran Pilkada 2020

Foto: Istimewa

LancangKuning.com, PadangPariaman -- Parit Malintang (14/10/2019) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan KPU Padang Pariaman menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Senin (14/10).

Penandatanganan NPHD Pilkada Padang Pariaman 2020 itu dilakukan setelah Pemerintah Kab. Padang Pariaman dan KPU Kab. Padang Pariaman menyepakati anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp25 Milyar.

Baca Juga: Anggaran Pilkada 2020 Padang Pariaman Masih dalam Proses

Sebelum didapat kata sepakat, Ketua KPU Zulnaidi sempat menolak menandatangani NPHD karena besaran anggaran yang disetujui Pemkab tidak sesuai dengan usulan awalnya Rp 34 miliar. Sedangkan kebutuhan mereka untuk menyelenggarakan Pilkada 2020 di Padang Pariaman mengalami peningkatan signifikan, karena telah bertambahnya jumlah nagari di Padang Pariaman sebanyak 43 nagari.

"Kami sangat memahami kondisi APBD Padang Pariaman sehingga tidak mau membebani lagi namun kami dipesan oleh Ketua KPU RI untuk tidak menandatangani NPHD jika anggaran yang disetujui jauh dari usulan yang diajukan," kata Zulnaidi membuka pembicaraan.

Baca Juga: Tempat Wisata di Riau

Zulnaidi juga sempat berunding singkat dengan komisioner KPU di lobi kantor Bupati Padang Pariaman. Selain itu, mereka juga berunding dengan Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni serta Sekkab Jonpriadi. Beruntung mereka mendapat titik terang, sehingga sepakat untuk menandatangani NPHD tersebut.

"Dalam NPHD itu kan sudah dijelaskan tentang addendum jika anggarannya tidak mencukupi. Kalau pemahaman saya, addendum tersebut bisa menjadi landasan penambahan anggaran jika memang kebutuhan pelaksanaan pilkada kurang nantinya," ujar Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni didampingi Sekkab Jonpriadi.

Baca Juga: Makanan Khas Pekanbaru

Penjelasan itulah yang tampaknya membuat KPU bersedia menandatangani NPHD. Ditambah lagi, Ali Mukhni turut memastikan bahwa penetapan anggaran pilkada tidak bersifat kaku.

"Penganggaran pilkada ini bersifat fleksibel. Kalau memang anggaran kurang, kita pasti menambahnya. Sebab pilkada ini marwah daerah. Kita tentu ingin berlangsung baik dan sukses," ujar Ali Mukhni usai menandatangani NPHD dengan Zulnaidi.

Terlebih lagi, imbuhnya, pilkada di tahun 2020 berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Menurutnya, daerah yang tidak melaksanakan pilkada dengan baik dan sukses, sudah tentu mendapat perhatian skala nasional.

"Kita ingin pilkada Padang Pariaman menjadi yang terbaik di Indonesia, karena kita ingin mendapatkan bupati dan wakil bupati yang terbaik juga nantinya. Artinya, kita ingin mendapatkam kepala daerah yang bisa melanjutkan dan semakin memajukan Padang Pariaman," ujar bupati yang disebut-sebut calon kuat Gubernur Sumbar nantinya.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman, Aprinaldi, mengatakan bahwa bulan Oktober sebenarnya sudah masuk tahapannya. Menurutnya beragam isu telah berkembang di masyarakat. Khususnya menyangkut kejelasan pelaksanaan pilkada. Untuk itu, pihaknya berharap pelaksanaan pilkada Padang Pariaman berjalan sukses.

"Terkait anggaran untuk pilkada 2020, DPRD Padang Pariaman belum membahas APBD 2020. Jadi kita berharap segala kendala harus kita musyawarahkan sehingga pilkada bisa sukses nantinya," saran Aprinaldi.

Penandatanganan NPHD turut dihadiri Ketua dan Komisioner Bawaslu, Komisioner KPU, Sekretariat KPU dan Pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Padang Pariaman.