Mahasiswa UIN Suska Riau Tolak Pemilihan Ketua HMJ Diatur oleh Kampus

Foto: Hamzah Mahasiswa UIN Suska Riau

Lancangkuning.com, PEKANBARU - Jum'at (4/10/2019) Beredar pengumuman dibeberapa fakultas tentang pemilihan Ketua Jurusan selingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska) untuk periode 2019-2020.  Namun hal ini justru menimbulkan penolakan dari berbagai kelompok Mahasiswa UIN Suska Riau.

Baca Juga: Tempat Wisata di Riau

Penolakan ini terjadi karena pemilihan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) tidak berjalan seperti biasanya yang dipilih lansung oleh mahasiswa melalui Pemilihan Raya (Pemira) atau Musyawarah Besar (Mubes), namun dipilih oleh sistem 'ad hoc' yang bentuk oleh Dekan Fakultas sesuai intruksi Rektor.

Hal ini dinilai tidak sejalan dan melanggar regulasi yang diatur Direktoran Jenderal Pendidikan Islam 4961 tahun 2016 Tentang Panduan Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, serta mencederai hak Demokrasi mahasiswa UIN Suska Riau.

Baca Juga: Makanan Khas Pekanbaru

"Aturan yang dibuat tentang pemilihan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) ini kami nilai sudah bertolak belakang dengan aturan Dirjen Pendis yang mengatakan ketua HMJ dipilih oleh mahasiswa, karena melanggar aturan yang ada kami nilai ini tidak layak untuk diterapkan," ungkap Hamzah Mahasiswa UIN Suska Riau yang juga Demisioner Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin.

Baca Juga: Tutup MTQ ke-49, Ini Pesan Wakil Bupati Inhil

Hamzah menilai bahwa ini sangat tidak demokratis apabila Ketua HMJ dipilih oleh Tim 'AD HOC' dan dipimpinan tak seharusnya ikut campur terkait persoalan pemilihan mahasiswa ini. Sebab, menurutnya, pimpinan cukup mengawasi dan mengontrol jalannya demokrasi di lingkaran internal mahasiswa, bukan malah ikut campur.

Baca Juga: Akreditasi Jurusan Kampus Sekolah Tinggi Hukum Bandung

"Kampus juga ranahnya kaum intelektual, seharus menjujung tinggi nilai demokrasi, dan juga sebagai masyarakat yang mengaku NKRI dan hidup berdemokrasi, Kalau tidak demokrasi, ya berarti tidak NKRI. krna Indonesia menganut Demokrasi," tutupnya. (LKC/Per)