Pemkab Inhil Panik Kena DBH,  Edi Gunawan : Tidak Semua Program diharuskan Terkena DBH

Tembilahan, Lancangkuning.com - Kebijakan pemerintah Pusat dalam melakukan Rasionalisasi pengurangan anggaran untuk seluruh Kabupaten atau Kota diseluruh Indonesia disambut baik oleh Pemerintah Daerah.

Tapi sayang, sikap anggota DPRD Inhil Edi Gunawan ini menilai, tidak semua program dinas diharuskan untuk dikenakan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pihak pusat. Pasalnya, ada beberapa intansi dinas yang tidak wajib dipotong yakni Dinas Perkebunan.

Mengingat sebelumnya, sebagian kehidupan masyarakat Indragiri Hilir menggantungkan hidup mereka sebagai berkebun. Apalagi, warga yang tinggal di Desa sangat banyak dari pada tinggal di daerah Kota Tembilahan. Menurutnya, jika anggaran khusus bagi Dinas Perkebunan (Disbun) dipotong sebesar 35 persen. Maka semua kebutuhan masyarakat yang menggantungkan hidup mereka di kebun akan hancur seperti kebun kelapa.

{{}}

Edi Gunawan atau yang akrab disapa asun  menyampaikan, kebutuhan-kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tersebut sebaiknya tidak dikenakan, karena itu harapan dan tempat masyarakat menggantungkan hidup.

"Kita penghasil kelapa terbesar di dunia. Ini lah yang harus kita pertahankan, jangan kebun seluas hektar tersebut hancur begitu saja," terangnya.

Tidak sampai disitu saja, Pria yang akrab disapa Asun ini menyayangkan sikap Disbun terkait terlalu bangga saat terkena DBH dan seakan-akan tidak mengetahui dampak kedepan serta tujuan program Bupati Wardan.

"Konon katanya Hamparan Kelapa terluas Dunia,  Bapak Kelapa, Tulang Punggung Ekonomi, Bedah Buku, Sertifikat Resi Gudang (SRG) dan lain lain, tapi  justru ketika adanya Rasionalisasi Justru Dinas Perkebunan yang paling duluan, artinya Disbun tidak mengerti Program Bupati," Ungkapnya dengan nada kesal. (Ydi)