Kohati Badko HMI Riau Kepri : Menteri Baru Tidak Harus Kebijakan Baru

Lancang Kuning - Meskipun belum di tetapkan Wacana Mendikbud Muhadjir Effendy untuk menambah jam sekolah siswa menuai pro kontra di tengah masyarakat,  aktivis Perempuan Riau yang sekaligus Ketua Kohati Badko HMI Riau-Kepri Melsya Trivianti menanggapi wacana yang di buat oleh Mendikbud tersebut, Melsya mengatakan Kebijakan FDS (Full Day School) yang ingin diwacanakan oleh Mendikbud perlu dikaji ulang sebab secara psikologis anak-anak ini tidak akan menjamin efektifitas proses belajar mengajar, yang malah  akan ditakutkan akan berdampak besar pada psikologi anak tersebut.

"Dampak psikologis ini, misalnya meningkatnya kesetresan pada anak, sebab anak-anak juga membutuhkan ruang gerak untuk bermain diluar jam sekolah, dalam jangka panjang FDS (Full Day School) akan membuat anak menjadi bersifat individual serta mementingkan diri sendiri hal ini dikarenakan anak-anak hanya termainset untuk selalu berkompetisi karenanya hal ini seperti terkesan dipaksakan", ungkapnya

"Namun yang penting dari itu itu semua, bahwasanya esensi dari sekolah itu adalah wadah penempatan anak-anak untuk mempersiapkan diri dikehidupan sosial dan lingkungannya. Waktu-waktu di jam sekolah inilah, anak-anak akan melakukan kehidupan sosial dan juga mempelajari semua hal yang tidak diajarkan dibangku sekolah," Tambah Melsya.

Selain itu Melsya yang juga merupakan  Alumni Universitas Riau ini menambahkan apabila kebijakan ini akan di terapkan maka kebijakan ini tidak bisa diterapkan disemua daerah diseluruh indonesia, sebab realitanya FDS (Full Day School) saat ini hanya sekolah yang telah menganut sistem full day untuk sekolah-sekolah tertentu saja.

"Kebijakan FDS (Full Day School) hanya cocok untuk perkotaan karena ini akan membantu para orang tua yang tidak memeiliki waktu banyak untuk mengasuh putra-putrinya disebabkan oleh pekerjaan diluar rumah (perkantoran), namun perlu disadari bahwa indonesia terlalu beragam untuk disamaratakan, kita takutkan ini tidak akan menjadi ide yang solutif dalam upaya mencerdaskan anak-anak indonesia, dan pastinya akan membutuhkan biaya tambahan sebab jam belajar mengajar sudah ditambah," Ungkapnya.

Melsya juga menyinggung terkait status Mendikbud yang baru di lantik oleh Presiden Jokowo menggantikan Anies Baswedan tersebut agar tidak perlu adanya kebijakan-kebijakan baru dalam pembangunan pendidikan Indonesia yang mengakibatkan kebingungan kepada pelajar dan pengajar.

"Namun perlu digaris bawahi adalah dengan adanya menteri baru tidak harus ada kebijakan baru, yang perlu yaitu bagaimana kebijakan yang sudah ini untuk dimaksimalkan lagi, agar anak-anak mendapatkan pendidikan yang lebih baik, misalnya memfokuskan pendidikan anak-anak didaerah tertinggal dan perbatasan. Ya kita tunggu saja ide segar dari pemerintah kita nantinya." Tutup Melsya. (tpn)