BW: Prabowo-Sandi Menang 52%, KPU Harus Keluarkan Penetapan Prabowo Presiden Terpilih

JAKARTA-Dalam sidang perdana gugatan hasil Pemilihan Presiden 2019, Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Bambang Widjojanto menyebutkan pada pemilihan Presiden lalu, Prabowo-Sandi jauh mengungguli pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, dengan 
perolehan 52 persen. Sedangkan Jokowi-Maruf Amin memperoleh 48 persen.

"Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut, Joko Widodo-Ma'ruf Amin 63.573.169 (48 persen) dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno 68.650.239 (52 persen). Jumlah 132.223.408 suara atau (100 persen)," kata Bambang, saat membaca tiga poin awal petitum di hadapan hakim konstitusi di Gedung MK, Jakarta, Jumat 14 Juni 2019.

Masih dalam petitum, tim hukum Prabowo-Sandi juga meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan petahana. Kemudian, Bambang berharap, klien mereka ditetapkan menjadi pemenang pemilu.

"Memerintahkan kepada termohon (KPU), untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024. Atau, menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, melalui penggelembungan dan pencurian suara secara terstruktur, sistematis, dan masif," katanya seperti dilaporkan vivanews.com

Ada 15 butir tuntutan atau petitum yang disampaikan oleh tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Tim yang diketuai Bambang Widjojanto itu meminta majelis hakim mengabulkan seluruh permohonan mereka yang menyebut telah terjadi kecurangan pemilu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Selain itu, MK diminta membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memenangkan Jokowi-Ma'ruf.

Jika tidak ditetapkan, Bambang menuturkan, pihaknya mendorong pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Indonesia. Sejumlah poin itu, juga mendesak kepada lembaga negara berwenang untuk memecat seluruh Komisioner KPU.

Tidak hanya komisioner. Tuntutan itu juga berupa audit terhadap sistem informasi penghitungan suara yang dimiliki KPU. "Memerintahkan KPU untuk melakukan penetapan pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dan berwenang," tegasnya.(rdh)