Menuju Indonesia Emas 2045, Dikti Saintek Tekankan Pendidikan Tinggi sebagai Kunci Negara Maju

Prof Dr Muhammad Najib, STP M.M., Direktur Kelembagaan Dirjen Dikti, Kemendiktisaintek di Riau Edutech Campus Summit 2026 di Gelanggang Remaja, Pekanbaru.(ft:rie-lancangkuning.com)

LANCANGKUNING.COM,Pekanbaru-Visi Indonesia Emas 2045 yang bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menargetkan Indonesia menjadi negara maju. Untuk mewujudkan hal tersebut, sektor pendidikan tinggi memegang peranan sangat strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul dan berdaya saing global.

Hal itu disampaikan Prof Dr Muhammad Najib, STP M.M., Direktur Kelembagaan Dirjen Dikti, Kemendiktisaintek di Riau Edutech Campus Summit 2026 di Gelanggang Remaja, Kamis (8/1/2025).  Dalam pemaparannya mengenai arah pembangunan pendidikan tinggi nasional. Ia menjelaskan bahwa salah satu indikator utama negara maju adalah pendapatan per kapita yang mencapai sekitar 30 ribu dolar Amerika Serikat per tahun.

“Saat ini, pendapatan per kapita Indonesia masih berada di kisaran 5.000 dolar Amerika Serikat. Artinya, kita masih memiliki pekerjaan besar dan berkelanjutan untuk mengejar ketertinggalan tersebut,” ujarnya.

Menurut Prof. Najib, pencapaian Indonesia sebagai negara maju bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan harus ditanggung bersama oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama di bidang pendidikan. Semua pihak, mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga masyarakat, memiliki peran strategis dalam mencetak SDM unggul.

Ia menegaskan bahwa syarat utama negara maju adalah ketersediaan SDM dengan keahlian tinggi, talenta unggul, serta keterampilan profesional yang relevan dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar.

“Pendidikan tidak cukup hanya sampai SMP atau SMA. Pendidikan harus dilanjutkan ke perguruan tinggi yang berkualitas, karena pembangunan SDM bersifat berkesinambungan,” tegasnya.

Prof. Najib menjelaskan, di negara berkembang, proporsi tenaga kerja berkeahlian tinggi masih berkisar 10 hingga 30 persen, sementara di negara maju sudah mencapai 40 hingga 60 persen. Saat ini, proporsi penduduk Indonesia yang bergelar sarjana baru sekitar 11 persen, menandakan Indonesia masih berada dalam kategori negara berpendapatan menengah.

Tingkat partisipasi pendidikan tinggi nasional juga masih sekitar 30 persen, dengan 60 persen lulusan SMA belum dapat melanjutkan kuliah. Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia tercatat 32 persen, tertinggal dibandingkan negara ASEAN seperti Vietnam yang telah mencapai 49 persen.

Pemerintah, lanjutnya, telah menyediakan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi sekitar 250 ribu mahasiswa per tahun. Namun, jumlah tersebut dinilai belum memadai.

“Setiap tahun ada sekitar 12 juta lulusan SMA. Sekitar 8 juta melanjutkan kuliah, sementara 4 juta lainnya tidak bisa mengakses pendidikan tinggi. Dengan kuota KIP Kuliah 250 ribu per tahun, kita tidak akan mampu mengejar ketertinggalan jika tidak ada dukungan dari sektor lain,” katanya.

Ia menekankan pentingnya peran dunia usaha dan industri untuk turut berinvestasi dalam pendidikan tinggi. Menurutnya, perusahaan tidak boleh hanya menuntut tenaga kerja berkualitas tinggi tanpa ikut berkontribusi dalam proses penciptaannya.

Berdasarkan penelitian di Indonesia, investasi pendidikan tinggi memiliki return on investment hingga 15 persen, khususnya bagi lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi.

Selain perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta (PTS) juga memiliki peran strategis. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara PTS dan PTN, seperti kerja sama program S1 di STEI Tazkia dan S2 di IPB, serta S1 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan S2 di ITB.

“Kolaborasi, kepedulian, dan konsentrasi seluruh pihak terhadap pendidikan tinggi adalah kunci utama untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju pada 2045,” pungkas Prof. Najib.(rie)