Reshuffle, Antara Pilihan dan Harapan

Oleh : Imam Ardhy

27 Juli 2016 menjadi jawaban dari ramainya hiruk pikuk pemberitaan reshuffle Kabinet Kerja jilid II. Banyak kejutan dari pembaharuan dan rotasi yang dilakukan Presiden Jokowi di pos Kementrian. Banyak orang yang mengatakan Reshuffle Kabinet Kerja Jilid II kali ini sangat sarat dengan kepentingan politik. Masuknya Golkar dan PAN dalam koalisi pemerintah mengubah peta politik dalam kabinet kerja sekaligus menjadi pressure tersendiri bagi Jokowi untuk segera merestrukturisasi “pembantunya” dalam pemerintahan agar dapat mengakomodasi kepentingan partai politik pendukungnya. Namun dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwasanya jika terjadi reshuffle dalam kabinet kerja tentunya yang dinilai adalah dari hasil kinerjanya apakah sesuai ekspektasi masyarakat dan sejalan dengan instruksi Presiden atau tidak. Tentunya ada pertimbangan dan perhitungan khusus yang dilakukan Presiden dalam mengambil keputusan reshuffle tersebut. 

Ada satu ungkapan dalam politik yang tepat untuk melihat fenomena reshuffle kabinet kerja jiild II kali ini, “Dalam Politik Tidak ada Kawan Yang Sejati, Yang Ada Hanyalah Kepentingan Yang Abadi.” Jika kita kembali refresh ke belakang tentunya masih segar dalam ingatan bahwa PAN dan Golkar merupakan partai yang memiliki pengaruh yang cukup kuat dan sebagai mesin penggerak daripada Koalisi Merah Putih di Pilpres 2014 silam yang mengusung Prabowo serta Hatta Radjasa sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presidennya. Dan hari ini  semuanya berbalik tatkala Golkar dan PAN yang tadinya menjadi gembong dalam beroposisi ternyata berpaling, hanyut dalam godaan  kursi di Pemerintahan yang tentunya menjanjikan keuntungan yang signifikan. Seperti Golkar yang baru saja mengalami dualisme dan mencoba kembali memperbaiki citra partainya akibat konflik dualisme yang lalu.

{{}}

Dalam teori pilihan rasional, untuk melihat kontestasi pilihan-pilihan kepentingan yang menjadi dasar pengambilan keputusan para aktor untuk berkoalisi. Keputusan berkoalisi adalah sebuah pilihan rasional dalam rangka memaksimalkan kepentingan atau keuntungan yang dapat diraih. Dan dalam hal ini baik Jokowi maupun Partai Golkar serta PAN memiliki hubungan yang simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu sama lain. Jokowi yang di satu sisi butuh dukungan untuk menciptakan pemerintahan yang stabil mengambil langkah yang sama seperti yang dilakukan SBY di periode lalu dengan mengaplikasikan Koalisi Gemuk dalam kabinetnya. Karena dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia hari ini semakin banyak dukungan untuk pemerintah, maka semakin mulus dalam eksekusi kebijakan, dan semakin stabil pemerintahan yang berjalan. Tentunya kondusif dan stabilnya pemerintahan yang berjalan sangat bergantung juga pada kewibawaan dan kemampuan manajemen seorang Presiden dalam menakhodai kabinetnya. Golkar dan PAN juga punya keuntungan ketika memutuskan bergabung ke dalam Koalisi Pemerintah, selain mendapat jatah kursi di kabinet, tentunya reshuffle kabinet menjadi ajang perjudian kepada Golkar dan PAN sebagai partai dengan basis massa yang mengakar untuk mengembalikan citranya di mata masyarakat dengan berbuat dan berkarya nyata dalam pemerintahan. Dan hal seperti ini yang tidak akan Golkar dan PAN dapatkan ketika masih bersikukuh dalam barisan oposisi.

Selain aspek politis, kita juga melihat ada aspek profesionalitas juga yang ditunjukkan Presiden dalam memilih menteri di kabinet kerja yang baru, seperti masuknya kembali Sri Mulyani “si anak hilang” yang kembali dalam pelukan ibu pertiwi setelah beberapa tahun petualangannya di World Bank. Di lantai bursa, seperti yang dilansir pojoksatu.id,  Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan sesi 1 langsung bereaksi positif, indeks pada sesi 1 ditutup menguat 60,4 poin (1,15 %) ke level 5.284.8 dibanding pembukaan pasar di level 5.224,3. Kehadiran Sri Mulyani di pos Menteri Keuangan paling tidak memberikan angin segar untuk perekonomian kita sebab Sri Mulyani bukanlah orang yang baru dan sudah malang melintang dalam dunia perekonomian. Bahkan beliau juga sempat menjadi menteri keuangan pada pemerintahan periode sebelumnya di rezim SBY. Diluar kasus yang dituduhkan kepadanya, seperti kasus Century, keputusan memulangkan Sri Mulyani ke dalam pemerintahan merupakan keputusan yang tepat oleh presiden untuk menyehatkan kembali kondisi perekonomian dalam negeri.

Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan apakah dengan dilakukannya reshuffle kabinet kerja jilid II ini akan serta merta menciptakan stabilitas dan mengambalikan arah pemerintahan kepada trek yang benar? Tentunya tidak, semuanya butuh proses. Baik Menteri yang baru ataupun Menteri lama butuh adaptasi dan proses pembelajaran mengenai tupoksinya masing-masing. Tentunya bukan sebuah proses adaptasi yang lamban dan kemudian menghambat berjalannya roda pemerintahan. Dan pastinya bukan menghasilkan sebuah pemerintahan yang kembali diwarnai dengan diskomunikasi, melainkan pemerintahan yang stabil, pemerintahan yang amanah jauh dari perilaku korup, dan pemimpin yang mampu mengimplementasikan tujuan dari bangsa Indonesia pada alinea keempat, Pembukaan UUD 1945 yaitu, “Memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan yang abadi dan keadilan sosial.”

 

Penulis : Mahasiswa Departemen Ilmu Politik FISIP USU Stambuk 2013

             Ketua Umum KAMMI Merah Putih USU Periode 2015-2016

Editor : Helmi Yani

Tulisan merupakan karya penulis yang mana dibuat berdasarkan ‘kuis’ yang dilakukan Helmi Yani, dengan tema "resafle kabinet oleh Presiden" terhadap para aktivis KAMMI yang ada di beberapa group WA. Di mana Helmi ingin melatih para anggota untuk terus menulis dan mengasah gagasan mereka.