KPK: Tata Kelola Korporasi China Buruk, Investasi China Musti Diwaspadai!

 

JAKARTA-Salah satu investasi dari negara asing yang musti diwaspadai, dalam padangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah investasi yang berasal dari Tiongkok (China). Peringatan yang disampaikan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif ini tentu bukan tanpa alasan.

Dirincikan Laode, bila ada investasi dari negara lainnya, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, atau Inggris maka ada pengawasan yang ketat dari pemberi investasi. Berbeda dengan China, karena buruknya tata kelola korporasi di negeri tirai bambu itu, Laode meminta BUMN harus berhati-hati.

"Kalau China yang investasi di sini, Anda harus sangat berhati-hati. Keamanan mereka enggak seketat perusahaan dari Eropa Barat atau Amerika Serikat. Dan mereka (China) invest banyak di sini di Indonesia."  ujarnya di kantor KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, (9/5/2019).

Tidak hanya itu, berdasarkan kajian lembaga antirasuah ini, China atau Tiongkok belum memiliki regulasi atau instrumen yang memadai untuk menekan korupsi, sehingga sulit ciptakan good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik) yang tegas pada persaingan usaha.

"Pasti bapak-ibu di BUMN banyak kerja sama dengan China, saya ulang lagi, dengan China. Good corporate governance di China itu adalah salah satu yang asing bagi mereka," katanya lagi. 

Berdasarkan data Global Fraud Report 2018 diketahui bahwa negara paling banyak yang melakukan pembayaran tidak seharusnya adalah China, dan  akibatnya Indonesia juga kena karena banyak investasi China di sini.

"Makanya kita pas mereka melakukan investasi kita harus hati-hati. Karena kalau negara Eropa dan Amerika, kalau menyuap pejabat negara asing itu mereka bisa dihukum di negaranya, kalau kita dan China belum," katanya seperti dikutip dari vivanews.com.

Karena itu, kata Laode, seharusnya pemerintah konsentrasi mengatasi masalah ini. Terutama soal regulasi. Apalagi beberapa kasus ditangani KPK berkaitan dengan dunia usaha, investasi dan lintas negara.

"Jadi kalau Eropa jika menyuap public official mereka bisa kena, makanya hati-hati, negara-negara tak punya aturan ini, maka ketika mereka investasi kita harus hati-hati," kata Laode. 

"Mengapa saya perlu menjelaskan. Ini statistik, banyak benarnya menurut saya. Pasti bapak-ibu di BUMN banyak kerja sama dengan China, saya ulang lagi, dengan China. Good corporate governance di China itu adalah salah satu yang asing bagi mereka. Karena itu, mereka menempati tempat yang pertama fraud improper payment. Mereka invest banyak di sini," kata Laode.(haz)