Ini yang Diamati Investor Saat Negara Sedang Pemilu
Foto: Ilustrasi/Foto: REUTERS/Willy Kurniawan
LancangKuning.Com, Jakarta - Hasil hitung cepat masih menyebut pasangan Jokowi - Maruf Aminunggul dari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun kubu Prabowo sudah mengklaim kemenangan dari hasil hitungan real internal mereka. Kondisi ini disebut akan mempengaruhi aliran modal asing yang masuk ke Indonesia.
Sebenarnya apa saja yang diperhatikan investor ketika ingin menanamkan modalnya di negara yang sedang pemilu?
Ekonom INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara menjelaskan investor asing jika ingin berinvestasi di sebuah negara memiliki penilaian tertentu. Apalagi jika negara tersebut sedang melaksanakan pemilihan umum (pemilu) seperti Indonesia saat ini.
Bhima menyebut penilaian tersebut akan mempengaruhi jumlah investasi yang masuk ke negara tersebut.
"Jadi kalau dilihat indikatornya itu dilihat dari global political stabilty index, indikator ini mengurutkan semua negara di dunia dan salah satu yang membuat politik itu menjadi concern bagi dunia usaha," ujar Bhima saat dihubungi, Sabtu (20/4/2019) dilansir dari Detik.
Dia menjelaskan, misalnya dalam pemilu, investor juga memperhatikan penegakan hukum. Jadi investor melihat bagaimana prosedur pemilu harus sesuai konstitusi dan berjalan dengan baik. Selain itu kecurangan juga jadi salah satu penilaian, karena ini dinilai akan menjadi pemicu kerusuhan sosial di masyarakat.
Kemudian soal suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) juga menjadi concern investor. Karena biasanya isu ini akan mencuat jelang dan saat pemilu.
"Tapi kalau belum timbul kekerasan fisik ini biasanya mereka (investor) menganggap kondisi masih stabil," jelas dia.
Selanjutnya masalah korupsi juga menjadi penilaian, lalu isu isu money politik yang gencar saat pemilu juga mempengaruhi kepercayaan investor.
Investor juga mencermati pihak yang tak menerima kekalahan hingga turun ke jalan dan bertindak secara inkonstitusional. Padahal tindakan ini bisa diminimalisir dengan cara mematuhi prosedur. Misalnya jika tak setuju dengan keputusan Komisi pemilihan umum (KPU) bisa menggugat melalui Mahkamah Konstitusi, sehingga perdebatan bisa terjadi secara legal.
"Tapi kalau perdebatan selama masa ini dilampiaskan dengan cara demonstrasi ke jalan, ini berpotensi menciptakan kerusuhan sosial dan ini persepsinya jadi negatif di mata investor," ujar dia. (LKC)
