Pemerintah Cabut Izin PT RAPP, Satgas Temukan Ribuan Hektare Kebun Sawit Ilegal

Daftar Isi


    KUANSING, Lancangkuning.com- Pemerintah resmi mencabut izin pengelolaan kawasan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau. Keputusan tersebut menyusul temuan sejumlah pelanggaran serius oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), mulai dari perkebunan kelapa sawit hingga aktivitas pertambangan tanpa izin.

    Dalam pemeriksaan yang dilakukan Satgas PKH, ditemukan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare di dalam kawasan konsesi perusahaan tersebut. Selain itu, terdapat bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare dan kerusakan kawasan lindung mencapai 211,54 hektare.

    Juru Bicara Satgas PKH, Barita L.H. Simanjuntak, mengatakan temuan tersebut menjadi bagian dari sejumlah persoalan yang mendasari keputusan pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP.

    Hal itu disampaikan Barita dalam konferensi pers di halaman PT Gemilang Sawit Lestari (GSL), Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Jumat (20/11/2026).

    Selain aktivitas perkebunan dan pertambangan ilegal, Satgas PKH juga menemukan dugaan kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali di kawasan tersebut.

    Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap kelestarian habitat satwa liar, terutama gajah Sumatera yang hidup di kawasan tersebut.

    Pencabutan izin PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

    Barita menegaskan, setelah keputusan tersebut diterbitkan, seluruh aktivitas di dalam wilayah perizinan wajib dihentikan. Kawasan yang sebelumnya berada dalam pengelolaan perusahaan itu selanjutnya kembali dikuasai negara.

    "Dengan pencabutan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara," kata Barita.

    Tidak hanya menghentikan aktivitas perusahaan, Satgas PKH juga akan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam penguasaan kawasan hutan secara ilegal.

    Penelusuran tersebut mencakup struktur korporasi hingga pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

    "Satgas Penertiban Kawasan Hutan akan menelusuri struktur-struktur, lapisan-lapisan korporasi yang terkait langsung maupun tidak langsung pada penguasaan ilegal kawasan hutan selama ini, termasuk subjek hukum yang terlibat," ujarnya.

    Meski izin pengelolaan telah dicabut, PT RAPP tetap dibebani kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan. Perusahaan juga harus menyelesaikan seluruh tanggung jawab hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

    Satgas PKH menyatakan penertiban kawasan hutan merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk mengembalikan fungsi hutan, mencegah penguasaan lahan secara ilegal, serta memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam.

    Langkah tersebut juga diharapkan dapat melindungi kawasan konservasi dan menjaga keberlangsungan habitat satwa liar di Provinsi Riau.(re) 


    Bagikan Artikel

    data.label
    data.label
    data.label
    data.label
    Beri penilaian untuk artikel Pemerintah Cabut Izin PT RAPP, Satgas Temukan Ribuan Hektare Kebun Sawit Ilegal
    Sangat Suka

    0%

    Suka

    0%

    Terinspirasi

    0%

    Tidak Peduli

    0%

    Marah

    0%

    Komentar

    Berita Terkait