BWS: Empat DAS Utama di Riau Sudah Kritis, Kerusakan Capai 80 Persen

PEKANBARU,Lancangkuning.com-Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera III mengungkap kondisi empat daerah aliran sungai (DAS) utama di Provinsi Riau kini berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Kerusakan DAS di Sungai Indragiri, Kampar, Rokan, dan Siak disebut telah mencapai 71 hingga 80 persen, sehingga meningkatkan risiko banjir, kekeringan, hingga pendangkalan sungai

Sumatera III mengungkap kondisi empat daerah aliran sungai (DAS) utama di Provinsi Riau kini berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Kerusakan DAS di Sungai Indragiri, Kampar, Rokan, dan Siak disebut telah mencapai 71 hingga 80 persen, sehingga meningkatkan risiko banjir, kekeringan, hingga pendangkalan sungai.

Kepala BWS Sumatera III Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Daniel ST MT, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam pengelolaan sumber daya air di Riau.

"Kalau ditanya kondisi DAS empat sungai besar itu, bisa dibilang sudah dalam kondisi kritis, tingkat kerusakannya mencapai 71 sampai 80 persen," kata Daniel di Pekanbaru, Jumat (31/7/2026).

Menurut Daniel, kerusakan daerah aliran sungai berdampak langsung terhadap fungsi alami sungai. Hilangnya tutupan hutan dan vegetasi di kawasan sempadan membuat kemampuan tanah menyerap air semakin berkurang sehingga aliran permukaan meningkat saat musim hujan.

Akibatnya, banjir menjadi lebih sulit dikendalikan, sementara pada musim kemarau cadangan air berkurang dan potensi kekeringan meningkat.

Alih Fungsi Lahan Jadi Sorotan

Daniel menjelaskan, salah satu persoalan yang dihadapi adalah beralihnya sebagian kawasan DAS menjadi areal perkebunan. Namun, ia menegaskan persoalan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh aktivitas pelaku usaha, melainkan juga berkaitan dengan tata kelola perizinan.

"Terkait kerusakan DAS yang sudah banyak beralih menjadi area perkebunan ini, kami tidak menyalahkan salah satu pihak, tetapi regulasi yang harus dibenahi," ujarnya.

Menurutnya, dalam proses penerbitan izin usaha seharusnya terdapat pengaturan yang tegas mengenai kawasan sempadan sungai dan daerah aliran sungai yang wajib dilindungi dari aktivitas budidaya.

Ia menyebut di banyak lokasi, izin perkebunan diterbitkan tanpa pemetaan rinci terhadap keberadaan sungai maupun kawasan lindung di dalam konsesi.

"Seharusnya ketika ada sungai, kawasan DAS dan sempadannya tidak boleh dimanfaatkan untuk aktivitas perkebunan. Di Riau, rata-rata kawasan yang berkembang adalah perkebunan kelapa sawit," katanya.

Pendangkalan Sungai Kian Mengkhawatirkan

Selain kerusakan DAS, BWS Sumatera III juga mencatat empat sungai utama di Riau mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas di wilayah hulu, termasuk penambangan pasir dan emas yang meningkatkan laju endapan material ke badan sungai.

Daniel mengatakan total panjang Sungai Siak, Kampar, Indragiri, dan Rokan mencapai sekitar 2.300 kilometer, sehingga pengelolaannya membutuhkan kerja sama lintas sektor.

"Untuk mengatasi persoalan ini tidak bisa hanya mengandalkan BWS. Pemerintah daerah, instansi terkait, pelaku usaha, dan masyarakat harus berkolaborasi menjaga kawasan DAS agar fungsi sungai tetap terpelihara," ujarnya.

Ancam Ketahanan Lingkungan dan Ekonomi Riau

BWS mengingatkan kerusakan DAS tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada sungai, mulai dari sektor pertanian, perikanan, transportasi air, hingga penyediaan air baku.

Daniel juga menyoroti semakin menyempitnya kawasan sempadan sungai yang seharusnya berfungsi sebagai zona perlindungan.

"Idealnya jika lebar sungai sekitar 100 hingga 200 meter, maka sempadan yang harus dijaga sekitar 200 meter. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan dari hulu hingga hilir banyak kawasan sempadan yang sudah tidak tersisa," katanya.

Ia berharap pembenahan tata kelola ruang, penguatan pengawasan terhadap kawasan sempadan sungai, serta rehabilitasi hutan di daerah aliran sungai menjadi prioritas agar kerusakan tidak semakin meluas dan risiko bencana hidrometeorologi di Riau dapat ditekan.