Prabowo: Saya ingatkan sekali lagi kepada para koruptor, hentikan praktik-praktik korupsi

JAKARTA,Lancangkuning.com-Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membenahi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, sejumlah BUMN selama ini menjadi salah satu sektor yang rawan terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi sehingga memerlukan penataan secara menyeluruh.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 Tahun 2026 yang digelar di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Minggu (12/7/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan praktik korupsi terus menggerogoti kekayaan negara. Ia memastikan penataan terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah akan menjadi salah satu agenda penting pemerintah.

"BUMN-BUMN akan kita tertibkan. Selama ini BUMN menjadi salah satu sumber korupsi," tegas Prabowo.

Meski demikian, Presiden tidak menjelaskan BUMN mana saja yang akan menjadi prioritas dalam proses pembenahan tersebut. Ia hanya memastikan pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk memperkuat tata kelola dan mencegah praktik korupsi yang merugikan negara.

Prabowo juga menyampaikan peringatan keras kepada para pelaku korupsi. Ia meminta mereka menghentikan seluruh praktik penyalahgunaan jabatan serta mengembalikan kekayaan negara yang diperoleh secara melawan hukum.

Menurutnya, masyarakat kini semakin kritis dan tidak lagi mudah menerima praktik korupsi yang merugikan kepentingan publik.

"Saya ingatkan sekali lagi kepada para koruptor, hentikan praktik-praktik korupsi. Rakyat tidak bodoh. Kembalikan kekayaan rakyat dengan cara yang baik," ujarnya.

Presiden menilai pemberantasan korupsi merupakan syarat utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dana negara yang selama ini hilang akibat korupsi, kata dia, seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperbaiki kesejahteraan aparatur negara.

Prabowo mencontohkan masih banyak sektor yang membutuhkan dukungan anggaran lebih besar, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan anggota Polri.

Menurutnya, guru, tenaga kesehatan, pegawai negeri, prajurit TNI, maupun anggota Polri layak memperoleh penghasilan yang memadai agar dapat bekerja secara profesional tanpa terdorong melakukan penyimpangan.

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai pemaaf. Namun, sikap tersebut tidak boleh menghilangkan prinsip keadilan dalam penegakan hukum terhadap pelaku korupsi.

"Kita adalah bangsa yang pemaaf, tetapi rakyat membutuhkan keadilan. Mereka membutuhkan sekolah yang baik, pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan kesejahteraan yang lebih baik. Karena itu, mari kita bersama-sama menjaga kekayaan negara demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo.(rie/kompas.com)