Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar turun langsung meninjau lokasi sekaligus memastikan kondisi para korban yang masih menjalani pemulihan - (Pekanbaru.go.id)

PEKANBARU – Sebanyak tujuh warga di Jalan Pantau RT 04/RW 05, Kelurahan Muara Fajar Barat, Kecamatan Rumbai Barat, dilaporkan terpapar diare. Dari jumlah tersebut, dua orang meninggal dunia, sementara lima korban lainnya telah dinyatakan pulih. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kini bergerak cepat melakukan penanganan sekaligus menyelidiki penyebab munculnya kasus tersebut.

Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, turun langsung meninjau lokasi pada Jumat (10/7/2026) untuk memastikan kondisi para korban serta melihat situasi lingkungan tempat warga tinggal.

"Kami datang untuk memastikan lima warga yang sempat sakit kini sudah sehat. Selain itu, kami juga menyerahkan bantuan makanan dan tambahan gizi kepada 15 balita yang berada di lingkungan ini," ujar Markarius.

Dalam kunjungan tersebut, Pemko Pekanbaru bersama tim kesehatan juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi lingkungan. Berdasarkan hasil uji laboratorium, sumber bakteri dipastikan bukan berasal dari air minum yang dikonsumsi warga.

"Hasil pemeriksaan menunjukkan air sumur warga negatif, begitu juga air galon yang digunakan sehari-hari. Jadi sumber bakteri bukan berasal dari air minum," jelasnya.

Menurut Markarius, dugaan sementara mengarah pada buruknya sanitasi lingkungan. Sejumlah rumah di kawasan tersebut diketahui belum memiliki fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) yang memadai sehingga warga masih melakukan aktivitas buang air besar di area kebun.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menjadi penyebab penyebaran bakteri melalui lalat yang hinggap pada makanan. Selain itu, faktor kebersihan makanan juga diduga ikut berkontribusi terhadap munculnya kasus diare di lingkungan tersebut.

Untuk mengatasi persoalan jangka panjang, Pemko Pekanbaru akan meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengkaji pembangunan sumur bor serta penyediaan fasilitas sanitasi yang lebih layak bagi masyarakat.

"Kami akan menugaskan Dinas PUPR untuk melihat kemungkinan pembangunan sumur bor agar masyarakat memiliki akses air bersih dan fasilitas MCK yang memadai," katanya.

Sementara itu, Ketua RT 04, Saberi, mengatakan wilayahnya dihuni 52 kepala keluarga (KK). Mayoritas warga bekerja sebagai buruh di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar, buruh bangunan, pekerja perkebunan sawit, hingga pengrajin batu bata.

Ia mengaku pertama kali mengetahui adanya dugaan wabah diare setelah menerima kabar dua warga meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan akibat gejala muntah dan diare. Menyikapi kondisi tersebut, pihak RT langsung mengimbau warga yang mengalami keluhan serupa agar segera mendapatkan penanganan medis di puskesmas.

Sejak kasus ini mencuat, petugas puskesmas, pemerintah provinsi, dan kader posyandu telah beberapa kali melakukan pemeriksaan kesehatan serta pendataan warga. Namun, masih terdapat sejumlah warga yang belum memiliki dokumen kependudukan sehingga belum terdaftar dalam berbagai layanan pemerintah, termasuk pelayanan kesehatan dan kegiatan posyandu.

"Kami terus mengimbau masyarakat agar segera mengurus administrasi kependudukan sehingga lebih mudah memperoleh berbagai layanan pemerintah, terutama layanan kesehatan," pungkas Saberi.