Ekonomi Riau Menguat: PDRB Terbesar ke-6 Nasional

Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Hariyanto

LANCANGKUNING.COM,Pekanbaru- Pemerintah Provinsi Riau memastikan pondasi ekonomi daerah berada dalam kondisi kuat menjelang penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2026. Plt Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto, menegaskan bahwa perekonomian Bumi Lancang Kuning menunjukkan tren positif dan menjadi modal penting untuk melanjutkan percepatan pembangunan.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Riau, Rabu (26/11/2025), SF Hariyanto memaparkan bahwa Riau berada pada jalur pemulihan ekonomi yang solid. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III tahun 2025 tercatat sebesar 4,98 persen, meningkat dari 4,59 persen pada triwulan sebelumnya. Menurutnya, capaian ini menggambarkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global.

“Riau tetap menjadi kekuatan utama di Sumatera dengan kontribusi 22,95 persen terhadap PDRB regional, serta menyumbang 5,14 persen terhadap perekonomian nasional,” ujarnya.

Posisi strategis tersebut menempatkan Riau sebagai provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar ke-6 secara nasional dan peringkat kedua di luar Pulau Jawa. SF Hariyanto menegaskan bahwa capaian itu tidak boleh hanya menjadi angka statistik, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, tema pembangunan tahun 2026 ditetapkan yaitu perkuatan pondasi transformasi dalam meningkatkan daya saing daerah dan ekonomi inklusif yang berkelanjutan,” jelasnya.

Ia menjabarkan bahwa tema tersebut menjadi acuan penyusunan program prioritas pembangunan. Riau diharapkan tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga mampu beradaptasi dan bertahan di tengah dinamika global. Transformasi disebut sebagai kunci mendorong daya saing daerah secara berkelanjutan.

Menurut SF Hariyanto, ada empat fokus utama yang akan menjadi arah pembangunan tahun 2026, yakni transformasi sosial, transformasi tata kelola, transformasi ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Keempat fokus tersebut dirancang untuk memastikan pembangunan berlangsung objektif, progresif, dan menjawab kebutuhan masyarakat secara komprehensif.

Di sektor ekonomi masyarakat, pemerintah juga menempatkan pengendalian inflasi sebagai prioritas utama. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, terutama menghadapi fluktuasi pasokan dan momentum hari besar keagamaan.

“Inflasi di Riau pada tahun 2026 ditargetkan tetap berada di bawah 3 persen. Target ini didukung oleh kolaborasi melalui PPID, penguatan pasokan, serta pengendalian harga menjelang hari besar keagamaan,” pungkasnya.

Dengan fondasi ekonomi yang kuat dan fokus pembangunan yang terarah, Riau optimistis dapat terus memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.(rie)