Riau Perketat Mitigasi Bencana, BPBD–Damkar Intensifkan Koordinasi Hadapi Puncak Musim Hujan

LANCANGKUNING.COM,Pekanbaru-Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD–Damkar) Provinsi Riau meningkatkan langkah mitigasi dengan memperkuat komunikasi dan pertukaran data dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Penguatan koordinasi ini dilakukan menyusul curah hujan yang terus menguat dalam beberapa pekan terakhir dan berpotensi menimbulkan dampak signifikan di sejumlah wilayah. Pada saat yang sama, BPBD di tingkat kabupaten/kota juga diminta memperbarui laporan kondisi hujan secara berkala untuk memastikan kesiapsiagaan di daerah tetap optimal.

Seluruh pemerintah daerah di Riau turut diimbau untuk mengaktifkan kewaspadaan terkait potensi banjir yang dapat muncul sewaktu-waktu akibat curah hujan tinggi. Kepala BPBD dan Damkar Riau, Edy Afrizal, menyampaikan bahwa pihaknya tidak hanya memantau perkembangan cuaca, tetapi juga menjalin komunikasi intensif dengan BMKG dan seluruh BPBD kabupaten/kota. “Pemantauan terus kita lakukan, terlebih dengan meningkatnya intensitas hujan belakangan ini. Koordinasi dengan BMKG dan BPBD di daerah juga terus diperkuat,” ujar Edy, Ahad (23/11/25).

Selain pemantauan cuaca, BPBD Riau juga mengawasi elevasi air di Danau PLTA Koto Panjang, Kampar. Kenaikan muka air danau tersebut berpotensi menimbulkan keharusan membuka pintu pelimpah ke aliran sungai, yang dapat berdampak pada pemukiman di hilir. “Itu juga menjadi perhatian kita. Setiap perubahan elevasi air selalu kita monitor,” tambah Edy.

Edy turut menjelaskan bahwa dirinya baru-baru ini menghadiri apel gelar pasukan di Polda Riau sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem. Dalam kegiatan tersebut, seluruh instansi terkait menegaskan komitmen untuk memperkuat respons terpadu terhadap potensi bencana.

Untuk menghadapi risiko yang lebih luas, BPBD dan Damkar Riau telah mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk segera menetapkan status siaga bencana. Langkah ini tidak hanya berkaitan dengan potensi banjir, tetapi juga ancaman tanah longsor, terutama di wilayah berbukit seperti Kabupaten Kampar dan Kuantan Singingi (Kuansing). Menurut Edy, penetapan status siaga adalah bentuk kesiapan lintas sektor agar seluruh unsur dapat bergerak cepat dan terkoordinasi. “Dengan penetapan status itu, ketika bencana terjadi, semua elemen sudah tahu peran dan langkah yang harus dilakukan,” tegasnya.(rie)