Bupati Inhu Gelar Rapat Virtual Bersama Pemerintah Pusat Perkuat Koordinasi Penanggulangan Karhutla

Foto: Bupati Inhu Ade Agus Hartanto saat menghadiri rapat koordinasi secara Virtual dengan mentri KLHK

Lancang Kuning, INHU – Mengantisipasi potensi peningkatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar rapat koordinasi secara virtual pada Senin (28/7/25). 

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Ph.D, dan diikuti oleh para kepala daerah dari delapan provinsi prioritas rawan karhutla, yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Provinsi Riau, turut berpartisipasi dalam rapat tersebut dari Gedung Sejuta Sungkai, Rengat. Hadir dalam kesempatan itu Bupati Inhu Ade Agus Hartanto, Wakil Bupati Hendrizal, Penjabat Sekretaris Daerah Syahruddin, Kapolres Inhu, Dandim 0203 Inhu serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Rapat membahas situasi terkini titik-titik panas (hotspot) di masing-masing daerah, serta merumuskan strategi kolaboratif untuk penanganan dan pencegahan karhutla secara berkelanjutan.

Dalam laporannya, Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Jim Gafur, menyampaikan bahwa jumlah hotspot di Provinsi Riau menunjukkan tren penurunan yang signifikan.

Dari 586 titik yang terdeteksi pada 20 Juli 2025, jumlah tersebut menurun drastis menjadi hanya 4 titik pada 26 Juli. Namun, masih terdapat 12 titik asap ringan yang tersebar di sejumlah daerah, seperti Rokan Hilir, Dumai, Meranti, Kampar, Pelalawan, dan Indragiri Hilir.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan status tanggap darurat karhutla selama 14 hari, terhitung sejak 22 Juli hingga 4 Agustus 2025.

Berbagai upaya telah digencarkan pemerintah daerah untuk menekan penyebaran karhutla, antara lain melalui patroli darat dan udara, pemadaman menggunakan helikopter water bombing, operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC), pembangunan sekat bakar dan embung, serta penguatan peran masyarakat.

Penegakan hukum juga menjadi komponen penting dalam strategi ini. Kapolda Riau, Irjen Pol Heri Heriawan, menyatakan bahwa hingga saat ini sebanyak 44 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak yang terlibat dalam pengendalian karhutla.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan menurunkan angka kebakaran tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

“Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa karhutla adalah persoalan kolektif yang hanya bisa diselesaikan melalui kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat,” tegasnya. (LK/SH)