Cegah Korupsi, Bupati Inhil Minta Bimbingan dan Pengawasan KPK Dalam Pengelolaan APBD

Foto: Kunjungan Bupati Herman didampingi Ketua DPRD Inhil dan Kepala OPD ke Gedung KPK RI di Jakarta, belum lama ini. 

Lancang Kuning, INHIL - Bertemu dengan jajaran KPK pada Selasa (20/5), dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi antara KPK dan Pemda dalam rangka pemberantasan korupsi di wilayah I, Pemkab Inhil perkuat langkah preventif agar Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dapat dicegah sedini mungkin.

"Rasanya di Riau ini, baru kita pertama kali yang menyurati KPK memohon pendampingan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai pengawasan, tujuannya untuk memberantas korupsi," ujar Bupati Herman.

Sebenarnya, Pemkab Inhil telah menyusun langkah dengan DPRD untuk mengatasi KKN. Pada perencanaan, berupa kewajiban hadirnya Anggota Legislatif pada tiap Musyawarah Rencana Pembangunan agar tahu permasalahan rakyat di dapilnya masing-masing sehingga program yang disusun tepat sasaran pada penganggaran. 

Pemkab Inhil juga mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa Hibah dan Pokok Pikiran DPRD disalurkan sesuai aturan berlaku.

"Nah selanjutnya pengawasan kita perketat dengan pemberdayaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Setelah kegiatan fisik selesai dan belum pencairan 100 persen, APIP kita turunkan agar ada jaminan rasa aman bagi OPD. APIP menjadi tempat konsultasi jika ada potensi korupsi dan membantu memberi rekomendasi terbaiknya," jelas Herman melanjutkan.

Pada momen ini, Bupati Herman juga menyampaikan persoalan pemerintah daerah yang menghadapi defisit anggaran pada dua tahun terakhir. Karena itu, dirinya berharap, melalui diskusi dengan KPK ini, tata kelola keuangan daerah menjadi lebih baik. (LK/ADV)