Jokowi Dikritik Prabowo, Surya Paloh Bilang itu Wajar

Foto : Surya Paloh (Net)

LancangKuning.Com, JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu mengkritik bahwa kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo salah arah.

Lalu kritikan itu ditanggapi langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Suya Paloh, menurut dia sebagai oposisi Prabowo wajar menyampaikan perbedaan pendapat lebih-lebih di negara demokrasi seperti Indonesia.

“Pak Prabowo dalam posisi sebagai oposisi, yang menantang, men-challenge, wajar dong kalau beliau berbicara tidak seirama dengan (pihak) yang sedang mempertahankan, dalam hal ini Pak Jokowi,” kata Paloh usai konsolidasi dengan kader di kantor Badan Pemenangan Pemilu Nasdem Jatim di Surabaya pada Sabtu malam, 9 Februari 2019.

Menurut Paloh lagi, perbedaan pandangan adalah hal lumrah. Apalagi dalam kontestasi pemilihan Presiden. Ada yang namanya pro dan kontra, saling kritik. Surya menganggap itu hal biasa di era demokrasi saat ini.

Paloh menegaskan bahwa Nasdem menyokong penuh pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres kali ini. Dia menargetkan partainya menyumbang 70 persen untuk kemenangan petahana. Kemenangan Pilpres, kata dia, juga ditargetkan berseiring dengan perolehan kursi di pemilu legislatif.

Prabowo sebelumnya menyampaikan kritik terhadap pemerintah saat menghadiri HUT Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI di Sport Mall Kelapa Gading, Jakarta, pada Rabu, 6 Februari 2019. “Dari awal, dari sekian belas tahun, sekian puluh tahun, dari saya masih di dalam Orde Baru saya sudah melihat arah perkembangan, arah pembangunan Indonesia, sebenarnya arahnya menuju arah yang keliru,” katanya, dikutip dari Viva.

Banyak sektor diurai Prabowo dalam kritiknya itu, di antaranya soal kebijakan ekonomi. Dia menyebut kebocoran anggaran negara saat ini sebesar 25 persen. “Saya hitung kebocoran dari anggaran rata-rata taksiran saya, mungkin lebih sebetulnya taksiran saya adalah 25 persen anggaran itu bocor. Bocornya macam-macam," ujar pimpinan tertinggi Partai Gerindra itu.

Prabowo menduga, kebocoran anggaran terjadi karena ada penggelembungan harga proyek dari yang seharusnya. Misalnya harga proyek 100 lalu di-mark up menjadi 150.

“Itu namanya apa, penggelembungan, namanya mark up. Bayangkan jembatan harganya 100 ditulis 150-230. Ini terjadi terus-menerus. Saudara-saudara kita harus jujur dan objektif. Masalah ini sudah berjalan lama. Tapi ini harus kita hentikan, harus kita kurangi," katanya. (LKC)