Pertama di Indonesia, Kampus Politeknik Pengadaan Nasional Diresmikan di Pekanbaru

LANCANGKUNING.COM,PEKANBARU-Politeknik Pengadaan Nasional di Pekanbaru, Provinsi Riau memiliki karakteristik tersendiri khusus untuk pengadaan barang dan jasa. Keberadaannya dinilai akan membantu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Pengesahan perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Komala Sari Piliang ini ditandai dengan telah keluarnya Surat Keputusan Izin Pendirian dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, dan telah diserahkan secara resmi dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah X, Rabu (24/1).

Kepala LLDIKTI Wilayah X, Afdalisma mengatakan Politeknik ini memiliki karakteristik tersendiri khusus untuk pengadaan barang dan jasa. Ternyata direkomendasikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

“Saya yakin dengan keberadaan Politeknik Pengadaan Nasional ini semakin mewarnai keilmuan perguruan tinggi di Pekanbaru,” sebutnya usai penyerahan SK Pendirian Politeknik Pengadaan Nasional tersebut.

Ia menyampaikan dengan berdirinya Politeknik Pengadaan Nasional ini berarti bertambah satu lagi perguruan tinggi swasta vokasi di Riau. Total keseluruhan sudah 98 perguruan tinggi swasta tercatat di Riau dan Kepulauan Riau, di lingkungan LLDIKTI Wilayah XVII Riau dan Kepulauan Riau. Sebab LLDIKTI Wilayah X sudah dimekarkan.

“Kami mengucapkan selamat atas pendirian Politeknik Pengadaan Nasional berlokasi di Pekanbaru, Riau. Saya mengapresiasi karena pertama kali di wilayah LLDIKTI Wilayah X muncul Politeknik Pengadaan Nasional. Bahkan pertama di Indonesia,” terangnya menambahkan.

Ia berharap akan muncul lagi Politeknik Pengadaan Nasional di wilayah LLDIKTI Wilayah X. Dengan keilmuannya khusus terkait pengadaan barang dan jasa, baik dosennya maupun mahasiswa atau lulusannya nanti.
“Sekali lagi saya mengapresiasi kehadiran Politeknik Pengadaan Nasional ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Pembina Yayasan Pendidikan Komala Sari Piliang, Buyung Kurniawan SPdI MPd menjelaskan Politeknik Pengadaan Nasional ini sebelumnya lembaga sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di bawah naungan LKPP.

“Dikarenakan LKPP belum bisa membentuk Politeknik, mereka memberikan harapan dan peluang kepada yayasan ini untuk membangun Politeknik Pengadaan,” jelasnya.

Ia bersyukur pencapaian dalam satu tahun, izin pendirian perguruan tinggi terbit dan sudah melengkapi seluruh berkas yang diminta. Surat Keputusan Izin Pendirian dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI juga telah diterima.

“Kami satu-satunya di Indonesia perguruan tinggi Politeknik Pengadaan Nasional. Memiliki program studi Manajemen Kontrak Pemerintah (D-IV), program studi Bisnis Digital dan program studi Hukum Paralegal,” terangnya.

Lebih lanjut, Direktur Politeknik Pengadaan Nasional Dr Komala Sari MSi MH menjelaskan pada program studi Manajemen Kontrak Pemerintah (D-IV), mahasiswanya dibekali full ilmu pengadaan barang dan jasa. Rinciannya 60 persen teori dan 40 persen praktik.

“Nantinya akan berlangsung kegiatan praktik mahasiswa di instansi pemerintah di antaranya LPSE yang mengurus tender dan organisasi perangkat daerah,” ujarnya.

Ia mengatakan karena program studi baru, staf pengajar berasal dari praktisi LKPP. Basic keilmuan dosen di antaranya ilmu pemerintahan, manajemen, teknik dan hukum.

“Intinya kolaborasi keilmuan. Kita memiliki 15 dosen masing-masing program studi dan 10 tenaga kependidikan. ” jelasnya.
Kemudian terkait program studi Bisnis Digital. Komala Sari menyampaikan Prodi ini siap melahirkan lulusan yang mampu membuka lapangan pekerjaan, sekaligus menyiapkan lulusan sebagai penyedia rekanan dan memahami kontrak pengadaan barang dan jasa.

“Ketiga program studi Hukum Paralegal Jenjang Diploma III, mahasiswanya nantinya aka dibekali praktik beracara di pengadilan,” bebernya.

Ia menuturkan dengan telah keluarnya izin pendirian ini, Politeknik Pengadaan Nasional pada Februari ini akan menerima 100 orang mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2024/2025.

“Rinciannya untuk program studi Manajemen Kontrak Pemerintah 35 mahasiswa baru, program studi Bisnis Digital 35 mahasiswa baru dan 30 mahasiswa baru untuk program studi Hukum Paralegal,” jelasnya.

Ia mengungkapkan kelebihan dari lulusantiga program studi di Politeknik Pengadaan Nasional, semua mahasiwa harus memiliki dua sertifikat kompetensi sebelum lulus. Yakni sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa level 1 dan sertifikat ahli K3 Umum Kemenaker.

“Selain keilmuan yang dimiliki, Politeknik Pengadaan Nasional juga menyertai lulusannya dengan sertifikasi kompetensi,” pungkasnya.(rie/rls)