KPK Sosialisasi Pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemko Pekanbaru

Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi oleh KPK RI di Pemko Pekanbaru.(ft:pekanbaru.go.id)

LANCANGKUNING.COM,PEKANBARU-Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengadakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Ballroom Lantai VI Komplek Perkantoran Walikota Tenayan Raya pada Senin (25/9/2023).

Kegiatan ini dihadiri oleh pegawai di lingkungan Pemko Pekanbaru, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Pimpinan DPRD Pekanbaru.

Gratifikasi merupakan istilah yang sering terdengar dalam kasus korupsi dan suap. Kegiatan ini mengacu pada tindakan memberikan hadiah atau imbalan kepada seseorang untuk memperoleh keuntungan.

Gratifikasi bisa berupa uang, barang ataupun jasa yang memiliki nilai. Dan bisa diberikan secara langsung maupun dari perantara.
Dalam sambutannya, Pj Walikota Pekanbaru Muflihun mengatakan ASN Pemko Pekanbaru harus menjaga integritasnya. Mengingat banyak pejabat di Provinsi Riau yang terjerat kasus gratifikasi dan korupsi.

“Untuk itu kami meminta para ASN, Forkopimda Pekanbaru dan Anggota DPRD Pekanbaru untuk serius mendengarkan arahan dari Analisis KPK Ril” ujarnya.

Sebagai pejabat walikota Pekanbaru, dia selalu berkonsultasi dengan Forkopimda Pekanbaru dalam mengambil sebuah kebijakan Pekanbaru.

Melalui sosialisasi ini, ia berharap tidak salah langkah dalam mengambil sebuah keputusan untuk membangun kota Pekanbaru Budaya anti gratifikasi tentu tercermin dari tingkat pemahaman dan kepatuhan pejabat dan pegawai suatu instansi terhadap aturan gratifikasi, menolak menerima gratifikasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan dan pelaksana tugas serta melapor penerima gratifikasi.(vin)