Bidang Kesehatan, Ini Saran Legislatif untuk Pemkab Inhil

Foto: Sekretaris Komisi lV DPRD Inhil, Herwanisitas

LancangKuning.Com, INHIL - Sekretaris Komisi lV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Herwannisitas menyarankan pemerintah daerah untuk membuat suatu program.

Salah satu program yang diusulkan anggota legislatif ini yaitu membuat  program kesehatan yang bisa menangani masyarakat tidak mampu dari segi pembiayaan pengobatan dirumah sakit.

Menurut Sitas, kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) melalui dana Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Indragiri Hilir sudah penuh. Sedangkan saat ini, masih ada masyarakat miskin yang belum mendapat layanan JKN-KIS.

"Kesehatan itu sangat penting sekali bagi masyarakat. Oleh karna iti, Pemkab harus segera membuat kebijakan alternatif agar seluruh masyarakat yang tidak mampu terbantu dalam hal pembiayaan," pinta Sitas, Senin (4/2/2019).

Sitas menyebutkan, pemerintah memang harus cepat menyikapi permasalahan ini karena mengingat sudah ada beberapa kasus yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada Tembilahan pasien yang kurang mampu harus dirawat meski tak memiliki uang sama sekali.

"Ada catatan kita terima beberapa pasien masuk di RSUD yang tidak memiliki uang, dan ketika itu terjadi tidak mungkin pihak rumah sakit menolak, jadi pemerintah harus membuat kebijakan untuk melindungi masyarakatnya karena juga sudah diatur dalam undang-undang (UU)," jelasnya.

Kebijakan yang disarankan oleh Komisi IV ini, lanjut Sitas, sebagai alternatif masyarakat ketika berurusan di BPJS tidak bisa diporses cepat, maka program ini yang dijalankan.

"Kalau buat BPJS harus menunggu 14 hari, dengan adanya kebijakan ini masyarakat miskin bisa mengurus administrasi dengan cepat dan merasakan manfaatnya tanpa harus menunggu lama lagi," imbuhnya. (LKC)