Bupati Inhil Pimpin Rapat Evaluasi, Minta OPD Kejar Target Fisik Sebelum Akhir Tahun 2022

Foto: Bupati Inhil HM Wardan menyampaikan kata sambutan. 

Lancang Kuning, INHIL - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Drs. H. Muhammad Wardan memimpin rapat dengan agenda evaluasi realisasi fisik dan keuangan Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Bantuan keuangan Provinsi, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dak non fisik dan tugas pembantuan periode Agustus 2022 dan realisasi progres percepatan penyelenggaraan E- Katalog lokal dan pemanfaatan toko daring serta progres inovasi OPD 2022.

Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda), Staf Ahli Bupati, Para Asisten, Pimpinan OPD, Para Camat dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Indragiri Hilir, Rabu, (14/09/22) kemarin. 

Bupati dalam sambutannya mengatakan rapat evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana realisasi kegiatan dan apa saja yang menjadi hambatan serta kendala dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah terutama dalam percepatan pelaksanaan dana DAK dan APBD, sehingga hambatan-hambatan tersebut bisa diantisipasi dengan segera. 

Wardan mengharapkan kepada seluruh para OPD dan Camat untuk segera mungkin melaksanakan kegiatan dan bisa selesai sesuai dengan target yang diharapkan, namun capaian juga harus di tingkatkan hingga tuntas menjelang akhir tahun 2022. 

"Saya berharap kepada OPD yang capaian realisasi fisik maupun keuangannya belum maksimal, agar dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai target sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan melakukan monitoring secara terpadu antar OPD terkait," pinta Wardan. 

Bupati juga menekankan khusus untuk dana alokasi khusus dan dana yang sifatnya bantuan dan lainnya agar tetap memperhatikan aturan – aturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kementerian terkait pada masing – masing bidang DAK, termasuk aturan perencanaan dan pelaporan untuk penyaluran anggaran dari Kementerian Keuangan. 

“Hal ini sangat penting untuk menghindari sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang disebabkan karena tidak tertib dalam pelaporan penggunaan dana Dak dan bantuan lainnya,” jelas Bupati. (LK/Har)