Wapres RI: Percepatan MPP Dalam Rangka Memperbaiki Kualitas Pelayanan Publik

 
 

Lancang Kuning, PEKANBARU - Wakil Presiden (Wapres) RI, Maruf Amin mengatakan bahwa percepatan pendirian Mall Pelayanan Publik (MPP) diselenggarakan dalam rangka untuk membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dan meningkatkan investasi di daerah.

"Oleh karena itu MPP seharusnya segera terbangun di seluruh daerah di Indonesia,"ucapnya, dalam pengarahan Wapres pada acara penandatanganan nota kesepahaman percepatan penyelenggaraan MPP secara virtual, Selasa (28/6/2022).

Maruf Amin mengungkapkan, sampai pertengahan Juni 2022, MPP yang telah diresmikan baru mencapai 57 MPP, ditambah 2 MPP yang siap diresmikan pada tahun 2022. Artinya baru terdapat 59 MPP atau sekitar 11% dari 508 kabupaten kota di seluruh Indonesia. 

Selain itu terangnya, penyelenggaraan MPP yang ada saat ini, masih terpusat di Pulau Jawa yaitu 34 atau 60% dari 57 MPP yang ada. Sehingga daerah-daerah yang berada di luar Jawa perlu mempercepat pembangunan MPP.

"Pada tahun 2024 nanti kita telah mencanangkan target 100% MPP sudah dibangun di seluruh Indonesia. Artinya kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menyediakan MPP pada setiap daerah," ujarnya.

Wapres RI ini menjelaskan, selain target kuantitatif, kualitas MPP juga tidak boleh luput dari perhatian. Terangnya, MPP yang telah berjalan harus terus dievaluasi efektivitasnya maupun kesiapannya untuk menjadi MPP digital.

Ia optimis target kuantitas dan kualitas tersebut dapat tercapai apabila kepala daerah sungguh-sungguh melaksanakan komitmennya dan pimpinan kementerian dan lembaga pusat memberikan dukungannya.

"Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan salah satu langkah penting mewujudkan komitmen kita untuk merealisasikan tugas dan amanat reformasi birokrasi," ujarnya.

Maruf Amin menginginkan komitmen percepatan MPP melalui penandatangan nota kesepahaman tersebut tidak hanya tindakan simbolis semata, tetapi benar-benar diwujudkan dengan mengesampingkan ego sektoral guna tercapainya percepatan penyelenggaraan MPP yang berkualitas.

Disamping itu, ia juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkomitmen mewujudkan reformasi birokrasi melalui MPP ini.

"Semoga apa yang kita upayakan selama ini membawa kemaslahatan bagi kepentingan publik serta berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia," tutupnya.