Kawal Belanja Produk Dalam Negeri, Presiden Tekankan 3 Poin ini

 

Foto: Peresiden RI Joko Widodo dalam sambutannya pada Rakornas Wasin 2022

 

Lancang Kuning – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo  menekankan ada tiga hal penting yang harus diperhatikan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dalam melakukan pembelanjaan. Hal ini disampaikan Presiden secara langsung pada kegiatan  Rakornas Wasin 2022 yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara Virtual di Istana Negara, Selasa (14/6). 

Ada pun poin pertama yaitu, menciptakan nilai tambah terhadap negara. Kedua, dapat membangkitkan perekonomian dalam negeri yang diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi. Ketiga, efektif, efisien dan akuntabel. 

“Jangan sampai kita ini memiliki APBN Rp2,714 triliun, memiliki APBD Rp1,197 triliun belinya produk impor, bukan produk dalam negeri. Sedih, ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPn, PPh Badan, PPh Perorangan, PPh Karyawan, dari pihak ekspor, dari PNBP, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya, belanja produk impor,” tegas Jokowi. 

Presiden meminta kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan BPKP untuk mengawal dengan serius program ini (belanja PDN) hingga berhasil. Sebelumnya dari 514 Kabupaten/Kota, 34 Provinsi hanya 46 Pemerintah Daerah (Pemda) yang memiliki e-catalogue lokal. 

“Saya senang, sekarang sudah naik jadi 123. Awasi dan kawal betul agar semua Kabupaten/Kota dan Provinsi segera memiliki e-catalogue lokal. Sehingga nanti produk – produk lokal masuk semuanya,” tandas Presiden. 

E-catalogue sendiri merupakan website yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), yang mana didalamnya memuat bermacam produk barang dan jasa yang dibutuhkan Pemerintah. Dimana penyedianya berasal dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di daerah tersebut. 

Terakhir, Presiden meminta seluruh Kementrian, Lembaga, BUMN, BUMD, dan Pemda untuk mengawal dengan konsisten dan menjaga kepatuhan terkait program ini agar memenuhi target belanja PDN. 

“Berikan sanksi yang tegas untuk ini. Saya minta BPKP mensinergikan upaya ini, kawal semua APIP di daerah dan unit - unit yang lain dengan kedisiplin untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri,” tutup Jokowi. (LK/MCR)