Ini Arahan Presiden Jokowi Hadapi Gejolak Ekonomi Global

 
Lancang Kuning, PEKANBARU - Dalam rangka menghadapi gejolak ekonomi global, Presiden RI Joko Widodo menekankan beberapa hal yang bisa dijadikan pegangan oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada di Indonesia.

Ia menjelaskan, pegangan tersebut diantaranya yaitu, bekerja fokus untuk peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Artinya, belanja barang modal dan jasa harus diarahkan kepada pembelian produk dalam negeri.

"Saya potensi belanja barang dan modal dan jasa di pusat ini ada 526 triliun, di daerah 535 triliun, artinya total sudah 1.062 triliun plus BUMN 420 triliun ini angka yang besar sekali. Jangan sampai sekali lagi, angka yang sangat besar sekali ini dibelanjakan untuk barang-barang impor, sehingga produksi dalam negeri tidak berkembang meningkat," ucapnya, saat membuka Musrenbangnas 2022, Kamis (28/4/2022).

Presiden RI menginginkan, semua pembelian barang modal dan jasa dibelikan ke produk-produk dalam negeri, dan menghilangkan sebanyak-banyaknya pembelian produk impor.

Disaat yang bersamaan, ia juga meminta daerah menyiapkan kapasitas produksi nasional, buat kebijakan yang berpihak bagi industri substitusi impor yang memproduksi kebutuhan dalam negeri.

"Misalnya jagung masih impor, kenapa jagung, karena menanam jagung di manapun juga tumbuh, kenapa masih impor. Kedelai kita juga masih impor, padahal banyak daerah yang sesuai untuk penanaman kedelai. Lakukan ini," ungkapnya.

Jokowi menginginkan, pendampingan UMKM juga dilakukan. Sehingga kelas UMKM Indonesia memenuhi standar-standar global dan internasional.

Disamping itu, ia mengharapkan agar mempercepat proses industri yang dilakukan di dalam negeri. Daerah-daerah yang memiliki pertambangan dorong agar segera membangun smelter.

Kemudian, daerah-daerah yang memproduksi coklat dan kopi misalnya, didorong agar masuk ke industri di daerah masing-masing. Dengan tujuan, meningkatkan nilai tambah yang berlipat-lipat dan membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya untuk rakyat.

"Sekali lagi saya ingatkan jangan kita hanya menjadi pengekspor bahan mentah, pengekspor raw material, stop," tegasnya.

Jokowi juga meminta untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi. Menurutnya, ke depannya problem global dan dunia ada dua, yaitu pangan dan energi karena dua hal ini yang sangat kritis.

Terangnya, Indonesia memiliki kekuatan dalam dua bidang tersebut. Oleh sebab itu penting untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi secara fokus, dengan skala yang masif, dikawal, di monitor, agar betul-betul berjalan.

Presiden RI mengatakan, semua pihak harus kreatif mencari sumber-sumber pembiayaan baru yang inovatif, dengan terus meningkatkan kemudahan berusaha dan daya tarik investasi.

"Tingkatkan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya, ini rebutan antar negara. Kalau layanan perizinan kita belum cepat di pusat maupun di daerah, segera sederhanakan dan percepat, layani semua yang berkaitan dengan investasi, karena kita tidak dapat lagi bergantung kepada APBN dan APBD. hati-hati mengenai ini," tambahnya.

Lanjutnya, tahun depan Indonesia akan memulai lagi ketentuan sesuai regulasi defisit di bawah 3 persen produk domestik bruto (PDB). Karena itu perencanaan harus betul-betul rinci, perencanaan harus detail, tepat, lakukan penajaman belanja, sehingga kualitas belanja semakin baik serta penerimaan perpajakan dapat dioptimalkan.

Jokowi mengungkapkan, agenda strategis untuk peningkatan SDM harus terus berjalan, percepatan kemiskinan ekstrem, angka stunting harus diturunkan, peningkatan kualitas SDM melalui transformasi di bidang kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, dan juga up selling re selling tenaga kerja agar semakin produktif dan kompetitif.

Disamping itu menurutnya, perlu untuk mempersiapkan mempersiapkan pelaksanaan pemilu yang tahapannya dimulai nanti di Juni Tahun 2022. Ia menginstruksikan, seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mendukung pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu.

"Termasuk tentu saja dukungan anggaran baik dari APBN maupun APBD, agar pemilu terselenggara dengan baik sukses dan lancar," tutupnya.