Bappenas Dorong Dewan Pers Terus Laksanakan Pelatihan dan Uji Kompetensi Wartawan

 
Lancang Kuning, PEKANBARU -- PLT Direktur Politik, dan Komunikasi Badan Perencanaan dan Pembagunan Daerah (BAPPENAS), Wariki Sutikno, dalam hal ini diwakili Planner Direktorat Politik, dan Komunikasi BAPPENAS, Munaya mendorong Dewan Pers untuk terus melaksanakan fasilitasi pelatihan dan uji kompetensi wartawan, karena juga menjadi konsen perencanaan jangka menengah BAPPENAS untuk lima tahun mendatang (2020 – 2024)

Hal tersebut disampaikan saat acara Uji Kompetensi Wartawan (UKW) 2022 yang diadakan oleh Lembaga Pers Dr. Soetomo di Hotel Grand Jatra, Selasa (22/3/2022)

Munaya menuturkan, BAPPENAS telah berkerja sama dan mendorong Dewan Pers untuk terus melaksanakan fasilitasi pelatihan dan uji kompetensi wartawan. UKW ini juga menjadi konsen perencanaan jangka menengah BAPPENAS untuk lima tahun mendatang (2020 – 2024) agar terus dilaksanakan.

“Kami mendanai dari APBN untuk pelaksanana di tahun 2022, pelatihannya di 34 provinsi sebanyak 1870 peserta dengan harapan jurnalis 98% yang mengikuti pelatihan bisa lulus uji kompetensi wartawan,” ucapnya.

Pada tahun 2020 BAPPENAS melakukan kajian review hambatan kebebasan pers berkerjasama dengan Dewan Pers, Lembaga Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Akademisi dan juga praktisi lainnya.

Dari review ini ditemukan beberapa hambatan yang dihadapi oleh lembaaga pers dan wartawan yaitu hambatan structural, kultural dan digital. Untuk mengatasi hambatan ini pihaknya memberikan rekomendasi solusi yaitu pelaksanaan MOU Dewan Pers dan Polri, pelatihan – pelatihan untuk perlindungan diri untuk dewan pers dan apparat penegak hukum, literasi dan edukasi tentang media sehat baik untuk wartawan maupun untuk masyarakat, serta anugrah dewan pers.

“Untuk rekomendasi jangka menengah untuk pengguanaan indicator – indicator dalam index kemerdekaan pers. Index kemerdekaan pers merupakan salah satu kegitan prioritas nasional yang kami harap terus dilaksanakan oleh dewan pers,” ujarnya.

Tahun 2021 index kemerdekaan pers Provinsi Riau sudah masuk kategori cukup bebas. Sementara  untuk jangka panjang, pihaknya merekomendasikan adanya pengkajian mengenai tujangan profesi jurnalis.

“Ini merupakan rekomendasi dari kami, tentu perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam lagi kedepannya,” tutupnya.